Risma Temui KPK Bahas Penyaluran Bansos

MENTERI Sosial Tri Rismaharini menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melakukan koordinasi mengenai data yang digunakan untuk mengelola bantuan sosial (bansos). 

Risma mengaku kedatangannya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan lembaga antirasuah tersebut pada awal Desember tahun lalu.

"Kami berharap bisa dibantu untuk menghindari dan memperbaiki, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan," ujar Risma, Senin (11/1).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan pihaknya dan Kemensos berembuk agar program-program pengentasan masalah sosial dapat tetap sasaran dan tidak menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari. Sementara ini, data yang digunakan sebagai basis adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Namun kita ketahui juga bahwa ternyata sasaran-sasaran yang memiliki masalah sosial tidak semuanya memiliki KTP ataupun NIK. Oleh karena itu, perlu kemudian menjangkau kepada sasaran-sasaran yang lebih luas yang memiliki masalah-masalah sosial tersebut," kata Ghufron.

Selain itu, pengelolaan dan pembaharuan data juga dibahas dalam pertemuan antara Risma dengan KPK. Data masalah sosial, lanjut Ghufron, adalah data yang selalu dinamis. Ini terkait dengan perubahan status kependudukan seperti perkawinan, perceraian, perindahan penduduk, maupun kematian.

"Beliau (Risma) juga menyampaikan permohonan kepada KPK bagaimana agar integritas dari penyelenggara bantuan sosial ini, harapannya memiliki empati dan dedikasi yang sama terhadap beban masalah sosial," tandas Ghufron.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut salah satu rekomendasi yang diberikan kepada Kemensos adalah utilitasi NIK dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam temuannya, Pahala mengatakan sekitar 16 juta orang yang memiliki NIK justru terdaftar pada DTKS. Ia sendiri sangsi dengan keberadaan orang-orang yang terdaftar dalam NIK.

"Ada 16.700.000 orang yang nggak ada NIK, padahal ada di DTKS. Jadi Bu Risma kira-kira punya DTKS 97 juta, sebenarnya 16 juta ini kita nggak yakin orangnya ada atau enggak, karena nggak ada NIK," papar Pahala.

Pahala juga menyarankan agar program-program bantuan sosial yang dicanangkan Kemensos sendiri menggunakan DTKS. Program-program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. (OL-8)