Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) keberatan dengan penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap kinerja hanya berdasarkan jumlah penangkapan atau penetapan tersangka rasuah. Masyarakat harus mendapatkan pemahaman utuh bahwa pencegahan pun bagian tidak terpisahkan dari pemberantasan kejahatan kerah putih.
"ICW seperti orang diabetes sehingga seleranya tidak bisa komprehensif. Tidak bisa menerima yang manis-manis, maunya asin-asin, kalau manis gula darahnya bisa naik," terang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangannya, Selasa (29/12).
Sebelumnya, ICW mengkritisi apresiasi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD terhadap KPK era Firli Bahuri. ICW menilai sebaliknya dari Mahfud yakni kinerja KPK lebih baik era sebelum Firli berdasarkan data penindakan.
Baca juga :KPK Dorong Perbaikan di Program Bansos
Menurut Ghufron penilaian ICW terpaku terhadap satu sisi bidang kerja KPK padahal pencegahan pun bagian tidak terpisahkan dari pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, KPK era Firli sudah bekerja optimal di tengah hambatan akibat covid-19.
Potensi kerugian negara selama era Firli dapat diselamatkan Rp.592 triliun. "Kami bekerja mencapai Rp. 592 triliun jauh melebihi lima tahun kinerja periode sebelumnya yang mencapai Rp.63,4 triliun," terangnya.
Di luar data tersebut, ia meminta masyarakat untuk menilai lebih dewasa terhadap catatan kerja KPK selama satu tahun ini. "KPK yakin masyarakat dan rakyat indonesia lebih dewasa dari ICW," pungkasnya. (OL-2)
Wana menekankan bahwa Presiden disebut belum juga bertemu dengan KPRP meskipun komisi tersebut telah merampungkan rekomendasi sejak 2 Februari 2026.
ICWmenilai praktik pemberian THR oleh sejumlah kepala daerah kepada forkopimda merupakan bentuk gratifikasi termasuk kasus bupati tulungagung gatut sunu wibowo
MANTAN Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kini menjadi tahanan rumah. ICW menilai sangat berisiko karena ada potensi penghilangan barang bukti kasus korupsi kuota haji
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan impor 105.000 unit kendaraan pick up (pikap) dari India.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved