Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KPK menyita sebuah ruko di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Tim Penyidik KPK, Rabu (23/12), telah melakukan penyitaan dan pemasangan plang penyitaan berdasarkan izin Dewan Pengawas KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, kemarin.
KPK pun akan mendalami temuan tersebut sekaligus mengonfi rmasi ke para saksi yang berkaitan dengan perkara itu. Sedikitnya dua saksi yang dipanggil penyidik untuk memperdalam dugaan rasuah pengadaan CSRT BIG tersebut.
Kedua saksi, yakni penanggung jawab PT Ametis Indogeo Prakarsa Gregorius Haryuatmanto dan Staf Keuangan PT Ametis Indogeo Prakarsa Umi Wijayanti.
“Kedua saksi diperiksa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Setiabudi, Jakarta Selatan,” ujar Ali.
Tim KPK mengendus permasalahan dalam proyek tersebut. KPK masih irit bicara terkait kasus ini. Lembaga Antikorupsi juga belum bisa mengungkap konstruksi kasus dan orang yang berpotensi diseret menjadi tersangka. KPK meminta masyarakat bersabar. Mereka berjanji segera mengungkap tersangka setelah penyelidikan rampung.
Sebelumnya, penyidik KPK sudah memanggil dua mantan pejabat Badan Informasi Geospasial (BIG). Keduanya dipanggil sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan citra satelit resolusi tinggi (CSRT).
Pertama ialah Deputi IGD BIG 2014-2019 Dody Sukmayadi. Yang kedua ialah Sesama BIG 2014-2019 Titiek Suparwati. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Badan Informasi Geospasial (BIG). Dugaan korupsi di BIG terkait pengadaan citra satelit resolusi tinggi.
Ali mengatakan, dalam pengadaan CSRT ini, BIG bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Menurutnya, kerja sama pengadaan telah dilakukan pada 2015. Ali belum bisa memberikan informasi lebih jauh terkait dugaan korupsi di BIG. Dia menyebut KPK masih melakukan serangkaian penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti.
“Saat ini kami belum bisa memberikan informasi detail terkait proses penyidikan perkara tersebut karena masih dilakukan serangkaian kegiatan penyidikan. Terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini dan nanti kami akan informasikan lebih lanjut setiap perkembangannya,” imbuh Ali. (Dhk/Cah/P-1)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen memperkuat keamanan siber dari Neraca Sumber Daya Laut Indonesia atau Ocean Accounting Indonesia (OAI)
PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2024 di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, akan menggunakan teknologi satelit untuk mengecek jarak antara rumah ke sekolah siswa.
Asteroid Apophis adalah salah satu asteroid yang paling banyak mendapat perhatian dari komunitas astronomi sejak ditemukan pada tahun 2004
Menkominfo Budi Arie Setiadi di Jenewa secara khusus diterima Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), Doreen Bogdan-Martin.
Bagi wilayah yang belum terjangkau internet kabel optik, layanan internet berbasis satelit ini bisa menjadi pilihan.
Satelit merupakan objek yang mengorbit planet dan terbagi menjadi dua jenis yaitu, satelit alami dan satelit buatan.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved