Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo menunjuk mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio, Selasa (22/12).
Menanggapi itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Martin Manurung mengingatkan Sandiaga untuk mempercepat visi Presiden Jokowi terkait kawasan wisata super prioritas, yang salah satunya adalah Danau Toba yang berada di daerah pemilihan Martin.
“Saya meminta kepada Menteri Pariwisata yang baru untuk mempercepat visi presiden, secara khusus kawasan Danau Toba,” ucap Martin.
Wakil Ketua Komisi VI ini juga menjelaskan bahwa apa yang sudah dicanangkan Presiden harus segera dikebut. Mengingat sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan negara untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, Martin berharap agar Calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu ini segera mungkin menguasai lapangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
“Agar nanti pada masa saat pandemi Covid-19 ini mulai berakhir, serta tahapan pemulihan ekonomi dimulai, maka kawasan (wisata prioritas) itu sudah siap menangkap peluang-peluang,” pungkas Martin.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mencanangkan lima destinasi wisata super prioritas yang akan dikembangkan secara serius. Salah satunya adalah Danau Toba.
Destinasi wisata super prioritas ini merupakan bagian dari program 10 Bali Baru yang dicanangkan Jokowi pada awal periode pertama masa pemerintahannya. Sejauh ini anggaran yang akan dikucurkan untuk pengembangan lima destinasi tersebut mencapai total 9,35 triliun rupiah, dengan anggaran awal sebesar 2,98 triliun rupiah dan anggaran tambahan sebesar 6,36 triliun rupiah.
Hari ini Presiden Jokowi resmi mengumumkan perombakan atau reshuffle kabinet di Istana Negara. Ini merupakan kocok ulang pertama pada periode kedua kepemimpinan Jokowi.
Sejumlah menteri dicopot dan digeser posisinya, ada pula nama-nama yang dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju.
Tri Risma sebagai Menteri Sosial; Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan; Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama; Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan; Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; serta M Luthfi sebagai Menteri Perdagangan. (OL-8)
Presiden memilih tidak menanggapi isu yang entah darimana asal muasalnya.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif tidak mengelak, tetapi juga tidak mengaminkan ketika menanggapi isu reshuffle menteri.Â
MENTERI ESDM Arifin Tasrif dikabarkan akan lengser dari kursi jabatannya. Arifin akan digantikan Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi/ Kepala BKPM.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut akan ada perombakan atau reshuffle Menteri di Kabinet Indonesia Maju di IKN
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didorong melakukan perombakan jajaran menteri dan kepala lembaga di sisa masa pemerintahan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih sibuk menangani sejumlah kepentingan Indonesia di luar negeri di tengah isu banyaknya menteri yang diisukan mundur dari Kabinet Jokowi
Salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang belakangan ini diisukan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy telah mengajukan surat pengunduran diri pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
CUTI bagi pejabat negara, termasuk menteri atau pejabat setingkat menteri, saat melakukan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 perlu diatur ulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved