Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menyelesaikan audit anggaran bantuan sosial (bansos) covid-19. Laporan hasil pemeriksaan akan diumumkan ke publik pada awal tahun depan.
"Nanti disampaikan laporan hasil pemeriksaannya, rencananya pada akhir Januari 2021 atau awal Februari 2021," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/12).
Agung mengatakan pihaknya kini tengah mengerjakan laporan hasil pemeriksaan atau LHP terkait anggaran bansos covid-19 tersebut. Ia belum bisa membeberkan hasil audit lantaran LHP belum diselesaikan.
"Saya tidak mungkin menyampaikan isinya karena tidak diperkenankan. Itu bisa pelanggaran kode etik menyampaikan hasil pemeriksaan sebelum LHP selesai," ucapnya.
Baca juga: Ketua BPK Jadi Saksi Meringankan untuk Rizal Djalil
Agung mengatakan pihaknya mendukung serta mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK dalan kasus dugaan korupsi dana bansos covid-19. BPK juga mendukung agar program bansos yang digelontorkan penerintah dapat disalurkan secara akuntabel.
"Penegakan hukum oleh KPK sesuatu yang penting untuk kita cermati dan diapresiasi bersama. Di saat yang sama kita dukung juga agar bansos dapat disalurkan secara akuntabel, transparan, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran," ucapnya.
KPK menetapkan terasangka Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bansos covid-19 Jabodetabek. Empat tersangka lain yakni dua pejabat pembuat komitmen Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta dari pihak swasta rekanan pengadaan bansos Ardian IM dan Harry Sidabuke.
Juliari diduga menerima Rp17 miliar dari dua tahap pengadaan bansos Jabodetabek itu. KPK menduga Juliari mengutip Rp10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp300 ribu. Duit Rp8,2 miliar diduga diterima terkait penyaluran bansos periode pertama dan Rp8,8 miliar pada penyaluran tahap dua.
Dari tangkap tangan, KPK menyita barang bukti uang sekitar Rp14,5 miliar. Saat operasi tangkap tangan, penyidik juga menyita tiga mobil yang diduga dibeli dari rasuah bansos tersebut.(OL-4)
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved