Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo telah menyerahkan 18 nama calon anggota Ombudsman untuk masa jabatan 2021-2025 ke DPR RI.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan bahwa surat presiden tersebut diterima Sekjen DPR, Rabu (2/12). Sejumlah nama yang telah diserahkan itu merupakan hasil seleksi dari tim panitia seleksi. Pratikno berharap surat tersebut dapat segera ditindaklanjuti DPR RI mengingat masa jabatan Ombudsman periode ini akan berakhir pada 17 Februari 2021 mendatang.
"Kami berharap dapat segera mendapat keputusan DPR," ujar Pratikno dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (2/12).
Dalam proses seleksi di DPR, hanya ada sembilan calon yang akan terpilih dan menjadi anggota Ombudsman periode 2021-2025.
Baca juga : Putri JK Laporkan Ferdinand Hutahaean ke Bareskrim
Berikut 18 nama calon anggota Ombudsman yang telah dikirim ke DPR :
1. Andri Gunawan Sumianto (tenaga ahli DPR RI)
2. Bobby Hamzar Rafinus (ASN pada Kemenko Perekonomian)
3. Dadan Suparjo Suharmawijaya (anggota Ombudsman RI)
4. Hani Hasjim (Konsultan komunikasi pada PT Redwhite Communication)
5. Heru Setiawan (Vice President Kelembagaan pada PT PLN Pusat)
6.Hery Susanto (Direktur Operasional pada PT Grage Nusantara Global)
7. Indraza Marzuki Rais (Kepala SPI PT Perikanan Nusantara
8. James Modouw (Dosen ISI Denpasar)
9. Jemsly Hutabarat (Pegawai pada PT GMF Aeroasia)
10. Johanes Widjantoro (Dosen pada UAJY)
11. Mokh Najih (Dosen UMM)
12. Muhammad Joni Yulianto (Konsultan AIPJ-Cardno Emerging Markets)
13. Noorhalis Majid (Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel)
14. Ratminto (Dosen UGM)
14. Robertus Na Endi Jaweng (Peneliti dan Pimpinan KPPOD)
16. Roby Arya Brata (ASN Sekretariat Kabinet RI)
17. Ucu (ASN Sekretariat Presiden)
18. Yeka Hendra Fatika (Ketua PATAKA). (OL-2)
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Beberapa temuan pra-PPDB di antaranya kasus penahanan ijazah, sosialisasi, hingga pembagian nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD).
ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)
Ombudsman Sumbar mendapat laporan ada sekolah mengutip uang komite atau uang pembangunan kepada wali murid saat proses PPDB atau pendaftaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved