Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan saat ini masih 1,74% atau 1.754.751 pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E).
"Kondisi terkini sebanyak 1.754.751 Pemilih belum rekam KTP-E (1,74%) dari total DPT Pilkada Serentak 2020," ujar Viryan melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Rabu (11/11) malam.
Data KPU menunjukkan total DPT pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 berjumlah 100.359.152. Adapun yang telah melakukan perekaman sebanyak 98.604.401 sehingga mereka mempunyai KTP-E.
Dari data tersebut, provinsi yang paling banyak belum melakukan perekaman data kependudukan untuk KTP-E ialah Provinsi Papua sebanyak 189.593 pemilih, disusul Provinsi Jawa Timur sebanyak 187.187 pemilih, kemudian Sumatra Utara 165.196 pemilih, Jawa Tengah 145,738 dan provinsi lainnya.
Baca juga: Perludem Kritik KTP-E Dijadikan Syarat Memilih
Jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman telah berkurang dari sebelumnya yakni 2.787.594. Namun, menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakhrulloh, jumlah tersebut bisa berkurang setelah Dukcapil melakukan pencocokan data dengan KPU.
Seperti yang telah diberitakan, salah satu syarat memberikan hak pilih pada pilkada 2020 ialah memiliki KTP-E. Namun, KPU membuka opsi lain bagi pemilih yang sudah melakukan perekaman KTP-E namun belum mencetaknya, dapat membawa surat keterangan (suket) dari Dinas Dukcapil saat hari pemilihan untik bisa memilih di tempat pemungutan suara (TPS).(OL-5)
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
Dengan pencatatan ini maka kebutuhan pengecer elpiji 3 kg akan terdata sehingga distribusi dan permintaan bisa diketahui dengan detail.
Pemprov DKI sudah bersepakat dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Banten untuk menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terdampak penonaktifan NIK
Warga Depok yang masih menggunakan KTP DKI Jakarta diminta segera mengurus identitas sesuai dengan domisili masing-masing.
Penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap, yakni memprioritaskan data warga yang meninggal hingga alamat yang tak sesuai.
Anggota DPRD DKI menolak kebijakan penonaktifan KTP warga DKI di luar Jakarta
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Al Haris-Abdullah Sani menjadi pemenang PSU Pilkada Jambi dengan perolehan 600.733 suara. Mereka bakal bertugas untuk periode 2021-2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved