Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memutakhirkan data pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E).
Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan hingga 2 November 2020, jumlahnya menjadi 2.787.594 pemilih. Jumlah tersebut, menurun dari data sebelumnya sebanyak 20,7 juta jiwa.
Adapun rinciannya, pemilih yang sudah masuk DPT namun belum melakukan perekaman KTP-E paling banyak di Jawa Timur (335.407 jiwa), kemudian Jawa Barat (285.856 jiwa), Jawa Tengah (240.696 jiwa) dan Sumatra Utara (235.118 jiwa).
Viryan menjelaskan, berdasarkan data perekaman (Sidalih) yang dimutakhirkan, jumlah DPT Pilkada 2020 dari 32 Provinsi di Indonesia sebanyak 100.359.152 pemilih. Dari jumlah itu dibagi menjadi tiga status.
"Sudah melakukan perekaman dan memiliki KTP-E, sudah melakukan perekaman dan mendapat surat keterangan (Suket), dan belum melakukan perekaman," ujar Viryan melalui keterangan di Jakarta, Senin (2/11) malam.
Baca juga: KPU Pastikan Pemuktahiran Data Pemilih Jalan Terus
Dari data yang dimuktakhirkan KPU, pemilih yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP-E berjumlah 95.674.327, sedangkan pemilih yang telah melakukan perekaman data kependudukan tetapi belum memiliki KTP-E dan mendapatkan surat keterangan (Suket) sebanyak 1.897.231. Lalu, kategori terakhir pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP di 32 Provinsi, jumlahnya tercatat sebanyak 2.787.594.
KPU akan terus memutakhirkan data perubahan status perekaman E-KTP secara berkala.(OL-5)
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
Dengan pencatatan ini maka kebutuhan pengecer elpiji 3 kg akan terdata sehingga distribusi dan permintaan bisa diketahui dengan detail.
Pemprov DKI sudah bersepakat dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Banten untuk menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terdampak penonaktifan NIK
Warga Depok yang masih menggunakan KTP DKI Jakarta diminta segera mengurus identitas sesuai dengan domisili masing-masing.
Penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap, yakni memprioritaskan data warga yang meninggal hingga alamat yang tak sesuai.
Anggota DPRD DKI menolak kebijakan penonaktifan KTP warga DKI di luar Jakarta
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Al Haris-Abdullah Sani menjadi pemenang PSU Pilkada Jambi dengan perolehan 600.733 suara. Mereka bakal bertugas untuk periode 2021-2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved