Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengungkapkan telah menerima naskah UU Cipta Kerja yang disosialisasikan pemerintah. Naskah tersebut diterima dalam format Portable Document Format (PDF) melalui pesan singkat WhatsApp.
“Saya menerima kiriman dalam format PDF melalui WhatsApp,” ujar Abdul, Rabu (21/10).
Naskah tersebut saat ini sedang dipelajari Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah yang kemudian dapat menghasilkan keputusan sebagai sikap PP Muhammadiyah.
Baca juga: Hubwil 1 FPG DPR RI Gelar Sosialisasi UU Cipta Kerja
“Sekarang naskah itu masih dipelajari,” terangnya.
Terkait kemungkinan terlibat memberikan masukan dalam penggodokan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, hal tersebut belum dapat dipastikan.
“Kami masih menunggu hasil kajian,” tukasnya.
Naskah UU Cipta Kerja rencananya akan diserahkan langsung Menteri Sekretaris Negara Pratikno, beberapa waktu lalu, kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Namun, akhirnya, naskah tersebut dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti yang kemudian dikaji oleh tim hukum dan HAM PP Muhammadiyah. (OL-1)
Haedar Nashir berpesan agar UMSU di bawah kepemimpinan yang baru dapat menjalankan Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan sebaik mungkin.
Semenjak gencatan senjata, tidak perubahan yang terjadi di Gaza, bahkan pembunuhan oleh tentara Israel masih berlanjut
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy menyatakan belum mendalami skema soal wacana pemerintah mengenai war tiket haji.
Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), H. Budi Setiawan, S.T., menegaskan bantuan bagi korban bencana harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi yang tepat.
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa gelar akademik tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai intelektual sejati.
Tantangan masa depan, baik di level lokal, nasional, maupun global, membutuhkan pemikiran yang tajam serta relevan.
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved