Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PANITIA seleksi (pansel) pemilihan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia 2021-2026 menyatakan 22 dari 71 orang lolos seleksi personal atau profile assessment. Satu orang berkebutuhan khusus (difabel) lolos ke tahap tes kesehatan dan wawancara.
“Dia lolos untuk masuk ke tahap berikutnya,” kata Ketua Pansel Calon anggota Ombudsman RI Chandra M Hamzah, kemarin.
Candra mengungkapkan seleksi 22 nama calon yang lolos tersebut berlanjut awal November 2020. Seleksi wawancara akan digelar pada 2-4 November 2020 di Gedung Krida Bhakti Jakarta. Sementara itu, tes kesehatan digelar pada 5 November 2020 di RSPAD Gatot Subroto.
“Peserta diwajibkan melakukan swab test covid-19 secara mandiri pada 28 Oktober atau setelahnya dan wajib mengirimkan hasil swab test paling lambat 1 November 2020,” tegas Candra.
Sebaran ke-22 orang tersebut berdasarkan provinsi, yaitu 1 orang dari Sumatra Selatan, 2 orang dari Banten, 4 orang dari Jawa Barat, 1 orang dari Jawa Tengah, 3 orang dari Yogyakarta, 2 orang dari Jawa Timur, 1 orang dari Kalimantan Selatan, 1 orang dari Papua, dan 7 orang dari DKI Jakarta.
“Jadi selanjutnya kami akan memperhatikan sebaran asal dan rekam jejak mereka seperti apa untuk diteruskan ke Presiden (Joko Widodo) sebanyak 18 nama dan selanjutnya diberikan ke DPR,” paparnya.
Terdapat 3 anggota Ombudsman RI periode 2016-2021 yang ikut lolos ke-22 besar. “Yang lolos dari anggota Ombudsman periode ini ada Alvin Lie, Dadan Suparjo Suharmiwijaya, dan Laode Ida,” ungkap Chandra.
Pansel mengharapkan masukan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta yang lolos profile assessment itu dengan cara menyampaikan melalui pos ke Sekretariat Panitia Seleksi paling lambat 30 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB dengan alamat Kementerian Sekretariat Negara, Gedung 1 Lantai 2, Jalan Veteran No 18, Jakarta Pusat 10110 atau melalui surat elektronik ke panselori2020@setneg.go.id atau website Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL) di https://apel. setneg.go.id. (Medcom.id/Ant/P-1)
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Beberapa temuan pra-PPDB di antaranya kasus penahanan ijazah, sosialisasi, hingga pembagian nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD).
ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)
Ombudsman Sumbar mendapat laporan ada sekolah mengutip uang komite atau uang pembangunan kepada wali murid saat proses PPDB atau pendaftaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved