Rp36,2 Triliun untuk Bantu UMKM

WAKIL Presiden KH Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah telah menganggarkan dana Rp36,2 triliun untuk bantuan sosial (bansos) produktif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga Desember 2020. Dana ini ditargetkan untuk membantu 12 juta-15 juta UMKM.

“Sampai September baru 9,16 juta pengusaha mikro, Desember mungkin 12 juta. Karena itu, sisanya akan dilanjutkan pada 2021,” kata Ma’ruf Amin dalam dialog virtual Indonesia Bicara yang bertajuk Realisasi Dana Bansos UMKM Tersendat: Bagaimana Mengatasinya? yang diadakan Media Indonesia, kemarin.

Dalam acara yang dipandu Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong itu, juga hadir Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro yang menyampaikan prolog dan epilog dalam diskusi virtual itu.

Wapres mengatakan sebenarnya informasi awal menyebutkan jumlah penerima bansos produktif bisa mencapai 60 juta pelaku. Namun, setelah diverifikasi, jumlah yang bisa diverifikasi itu hanya sampai 20 juta. Setelah divalidasi ulang melalui berbagai lembaga seperti Kemenkop UKM, dinas koperasi daerah, dan bank BUMN, hanya mendapat data 9,16 juta UMKM pada September.

Mereka yang menjadi sasaran bansos produktif itu telah melalui seleksi dengan kriteria-kriteria tertentu. Antara lain, pelaku mikro yang sedang tidak menerima pembiayaan perbankan dan tidak sedang menerima KUR. Juga memenuhi persyaratan yakni pengelola usaha adalah WNI, memiliki nomor induk usaha mikro, dan bukan ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.

“Ini beberapa kriteria karena yang bantuan-bantuan yang lain berbagai program untuk UMKM itu ada selain yang tadi,” ujarnya.

Karena itu, jika ada pelaku UMKM yang tidak menjadi sasaran bantuan produktif, kemungkinan tidak memenuhi kriteria tersebut.

Namun demikian, ia memastikan pelaku UMKM tersebut telah menerima bantuan sosial dalam bentuk lainnya, selain bansos produktif. Karena itu juga, Ma’ruf Amin mengklaim tidak ada kendala dalam proses verifi kasi data bansos produktif tersebut.

“Saya tidak melihat itu ada kendala, karena bagi mereka yang memang tidak bisa diverifikasi, mereka menerima bansos umum, tidak menerima bansos produktif,” kata dia.

Wapres berharap proses verifikasi sasaran bansos produktif ini juga menjadi bagian pendataan awal yang lebih masif untuk pelaku UMKM. Dengan begitu, ke depan data itu menjadi acuan dalam proses pendataan UMKM.

Ekstraordinary

Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengatakan pelaku UMKM terdampak langsung di masa pandemi ini hingga mereka gulung tikar. Hal itu diperkuat survei yang dilakukan LIPI, Litbang Kemnaker, dan Lembaga Demografi UI.

UMKM diwakili orang yang berusaha mandiri, artinya pendapatannya ialah harian. Akibat pandemi, pada Juli, 40% usaha berhenti, 52% mengalami penurunan, 35% tambah pendapatan, 28% lainnya mengalami penurunan pendapatan hingga lebih dari 50%.

“Pendapatan mereka yang Rp2 juta ke bawah itu 45% dari biasanya. Lalu bagaimana strateginya untuk melanjutkan usaha? Mau tidak mau 41% terpaksa berhenti. Jadi berhenti merupakan bagian dari strategi,” katanya.

Ari mengatakan kebijakan pemerintah dengan memberikan perlindungan sosial bagi UMKM melalui bansos produktif merupakan kebijakan yang extraordinary.

“Bansos sektor produksi ini menjadi permintaan dari masyarakat. Ini yang menjadi fokus bahwa UMKM membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Ari menambahkan dalam jangka panjang ini menjadi suatu usaha untuk mencoba memperbesar kemandirian ekonomi karena bantuan atau stimulus ini tidak bisa selamanya.

“Karena satu perusahaan dengan lainnya ialah satu rantai sehingga ini seperti spiral jika diputar akan semakin cepat,” jelasnya. (X-10)