Wapres Ajak DPD RI Sukseskan Pilkada Serentak

WAKIL Presiden RI Ma’ruf Amin mengajak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak dengan puncaknya pemungutan suara 9 Desember mendatang. Dukungan DPD RI akan mendorong keberhasilan pesta demokrasi tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Ajakan itu disampaikan Wapres saat menyampaikan pidato secara daring, memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 DPD RI, kemarin.

Ma’ruf juga berterima kasih dan memberikan apresiasikepada DPD atas kerja sama selama ini secara harmonis dan sinergis. Ia menyebutkan DPD memiliki peran penting dan strategis dalam memajukan daerah.

Terlebih dalam kondisi saat ini, daerah perlu menjalankan arahan Presiden Joko Widodo dalam disiplin menjalankan protokol kesehatan.

DPD yang melekat dengan daerah bisa memengaruhi para tokoh dan pemimpin daerah untuk mengoptimalkan penanggulangan covid-19. “Masyarakat daerah tentu lebih menerima dari tokoh masyarakatnya untuk selalu mematuhi kedisiplinan protokol kesehatan,” tutur Wapres.

Dalam pidato di acara yang sama, Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyerukan penguatan kelembagaan untuk memperkuat perjuangan DPD dalam mewujudkan aspirasi daerah.

La Nyalla menjelaskan DPD ingin menegaskan kewenangannya sesuai dua putusan MK yaitu Nomor 92/PUU-X/2012 dan Nomor 79/PUU-XII/2014. Putusan itu di antaranya menyatakan DPD berhak mengajukan dan membahas secara penuh seperti yang dimaksud dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPD juga memiliki kewenangan dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Oleh karena itu, ke depan DPD akan terus membangun interaksi politik antarlembaga negara, khususnya antara pemerintah dan DPR. Saat ini, hubungan kelembagaan tersebut sudah semakin baik, tecermin dari mulai dilibatkannya DPD dalam pembahasan Prolegnas dan pembahasan beberapa RUU secara tripartit antara DPR, DPD, dan pemerintah pada setiap tahun sidang,” imbuh La Nyalla, kemarin.

Pada hari yang sama, gedung parlemen yang ditempati MPR, DPR, dan DPR RI resmi mendapatkan perlindungan asuransi. Sekjen DPR Indra Iskandar menandatangani kerja sama itu dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). DPR menjadi lembaga kedua setelah Kementerian Keuangan yang mengambil polis perlindungan gedung sebagai aset negara. (Sru/Ind/Ant/P-2)