Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERHELATAN akbar tahunan sebagai ajang promosi potensi dan investasi unggulan bertajuk Apkasi Otonomi Expo 2020 (AOE2020) yang sedianya akan digelar akhir tahun ini dinyatakan batal dengan alasan Pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Najmul Akhyar dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (25/8).
Najmul Akhyar selaku Ketua Penyelenggara AOE2020 yang juga Bupati Lombok Utara ini pun menjelaskan bahwa kondisi di tanah air, khususnya di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan AOE2020 saat ini masih sangat riskan untuk dijadikan tempat berkumpulnya banyak orang yang bisa mengundang klaster baru penyebaran Covid-19.
“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kegiatan pameran Apkasi Otonomi Expo dikunjungi oleh sekitar 10.000 orang selama 3 hari kegiatan berlangsung. Tentu jumlah ini sangat banyak dan dalam situasi seperti sekarang ini, alangkah bijaknya jika kegiatan AOE2020 dibatalkan untuk mendukung upaya serius pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid19,” imbuhnya.
Atas pembatalan ini, Najmul mewakili panitia penyelenggara dan Dewan Pengurus Apkasi menghaturkan permohonan maaf kepada para pihak yang terlibat secara langsung baik peserta pameran dari pemerintah kabupaten/kota, kementerian, lembaga, perusahaan BUMN/swasta, UMKM, pengelola gedung, para mitra kerja, media partner baik media cetak dan online serta kepada khalayak masyarakat luas yang menantikan kegiatan pameran tahunan ini.
“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pembatalan kegiatan AOE2020 ini. Kami juga memohon pengertiannya kepada semua pihak karena musibah pandemi Covid19 ini sungguh tak terduga yang menyebabkan semua lini menjadi lumpuh. Seraya kita terus berdo’a agar Allah SWT segera mengangkat pandemi Covid19 ini dari tanah air dan perekonomian lekas pulih kembali,” kata Najmul.
Dengan terpuruknya perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19 di tahun ini, lanjut Najmul, maka Apkasi sebagai wadah kerjasama antar kabupaten seluruh Indonesia memiliki kewajiban moral untuk mengajak bangkit bersama guna menggerakkan dan memulihkan sendi-sendi perekonomian melalui ajang promosi produk-produk dan investasi unggulan daerah pada Apkasi Otonomi Expo 2021 (AOE2021).
“Kita berharap tahun depan kondisinya sudah membaik dan memungkinkan untuk digelarnya event Apkasi Otonomi Expo 2021. Kegiatan ini insya Allah akan diselenggarakan pada 5-7 Juli 2021 bertempat di Hall A&B Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta dan akan menjadi even yang lebih transaksional dengan menghadirkan para buyer dan investor potensial,” tuturnya sambil mengimbau pemerintah kabupaten sudah bisa mulai menganggarkan kegiatan AOE2021 melalui proses APBD.
Najmul menambahkan, “Rangkaian kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2021 juga akan lebih mengarah kepada ajang business matching yang tematik, sehingga para peserta dengan leluasa dapat menawarkan produk-produk dan investasi unggulan masing-masing."
"Apkasi akan serius memfasilitasi kepentingan daerah khususnya dalam mempromosikan semua potensi yang ada kepada buyer dan investor baik dari dalam maupun luar negeri. Kita harus tetap optimis menyongsong tahun depan dan secara bersama-sama untuk bangkit dan memulihkan perekonomian di daerah,” tukasnya. (RO/OL-09)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DPD dan otonomi daerah merupakan dua anak kandung reformasi yang krusial bagi pemerataan pembangunan nasional.
Melalui ajang POI 2024, Apkasi menawarkan kesempatan berbeda dan mewadahi bakat-bakat para putri daerah untuk bisa berkiprah di level nasional.
Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas status kinerja tinggi dari hasil EPPD secara nasional Tahun 2023.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional. Dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi.
Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved