Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memproyeksikan defisit anggaran pada APBN 2020 menjadi 6,34% atau Rp1.039,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan menambah biaya Rp695,2 triliun.
Untuk memenuhi hal itu penerbitan obligasi dan pencarian utang menjadi solusi. Kementerian Keuangan dilaporkan tengah memenuhi kebutuhan tersebut di sisa tahun anggaran atau pada semester II 2020.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana Rp630 triliun pada semester I 2020. “Jadi, sisanya kita harus mengumpulkan kurang lebih Rp900,4 triliun untuk memenuhi anggaran 2020 ini,” ungkap Lucky dalam video conference, kemarin.
Salah satu opsi pemenuhannya ialah melalui private placement lelang SBN dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp397,56 triliun. Pemerintah juga masih akan menerbitkan SBN ritel dengan target kurang lebih mencapai Rp35 triliuan-Rp40 triliun per dua minggu.
Selain itu, penerbitan samurai bond sebesar Rp13,5 triliun atau 100 miliar yen serta pencarian pinjaman dari luar negeri akan dilakukan.
Saat menanggapi hal itu, Direktur CoRE Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan pembelian obligasi melalu private placement oleh BI dalam skema burden sharing atau berbagi beban harus diutamakan pemerintah untuk memenuhi penyerapan obligasi pada semester II 2020.
Pasalnya, saat ini pemerintah menargetkan dari penyerapan obligasi Rp453 triliun untuk menutupi pembiayaan APBN yang diperkirakan mencapai Rp900,4 triliun.
“Di sinilah pentingnya burden sharing yang selama ini ditekankan Presiden Jokowi,” papar Faisal, kemarin.
Sementara itu, Kepala Ekonom Permatabank, Josua Pardede, menilai penambahan realisasi target penyerapan obligasi hanya dapat tercapai
apabila investor asing mulai kembali membeli obligasi Indonesia. (Des/X-6)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved