Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan hingga saat ini anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di 173 daerah sudah cair 100%.
"Sampai dengan kemarin (Jumat, 17/7) sore sudah 173 daerah yang pencairan anggarannya mencapai 100%. Mudah-mudahan daerah yang anggarannya belum cair 100% bisa segera terealisasikan," kata Arief di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (18/7).
Pada Pilkada 2020, kata dia, ada sebanyak 270 kabupaten dan kota
yang akan melaksanakan Pilkada. Sehingga masih ada 97 daerah yang pencairan anggarannya belum mencapai 100%.
Menurut dia, pihak KPU sudah mengusulkan untuk memenuhi anggaran tersebut dari APBN. Namun apabila pemerintah daerah bisa memenuhi anggaran pilkada, maka tidak diperlukan anggaran dari APBN.
"Tapi kalau pemerintah kabupaten bisa memenuhi dengan APBD, maka tidak diperlukan anggaran APBN. Jadi ini nanti yang masih akan kami cek, apakah seluruh kebutuhan sudah bisa dipenuhi oleh APBD," katanya.
Baca juga : Tiga Orang Saksi Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Jiwasraya
Arief juga meminta setiap KPU di daerah yang akan melaksanakan Pilkada, agar terus menjaga komunikasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat.
Dengan demikian, apabila ada kebutuhan peralatan yang terkait dengan alat pelindung diri (APD), maka bisa dikoordinasikan dengan Gugus Tugas setempat atau Dinas Kesehatan setempat.
"Jadi mudah-mudahan koordinasi yang sudah baik dengan gugus tugas itu bisa diteruskan," katanya. (P-5)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved