Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mendorong agar pemerintah segera merealisasikan anggaran pemilihan kepala daerah serentak 2020 secara optimal sebab hingga 10 Juli 2020, ada 100 pemda dengan realisasi anggaran pilkada masih di bawah 50% dari anggaran yang disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
“Segera membelanjakan dana hibah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pilkada dan juga meningkatkan perhatian kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran Pilkada 2020 sesuai yang tercantum dalam NPHD,” kata dia.
Selain anggaran yang sudah tercantum di NPHD, anggaran tambahan pilkada sebesar Rp5,6 triliun untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) sebagai salah satu syarat untuk memenuhi protokol covid-19 didorong juga dapat segera dicairkan.
“Segera dicairkan dan disalurkan secara maksimal dan optimal di setiap daerah, guna memenuhi persiapan pilkada di tengah pandemi covid-19 dapat berjalan secara baik dan matang,” kata Bambang Soesatyo.
Bambang juga meminta pemerintah untuk memetakan daerah-daerah yang masih kesulitan dalam realisasi anggaran Pilkada 2020. Khususnya daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, agar dapat menjamin kualitas proses tahapan pilkada berjalan sesuai dengan ketetapan yang sudah disepakati.
Jika pelaksanaan pilkada yang disepakati pada 9 Desember 2020 ini persiapannya masih kurang atau belum maksimal, ia mendorong pemerintah dapat mempertimbangkan kembali agar pelaksanaannya dimundurkan.
Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pilkada di tengah pandemi covid-19 merupakan momentum untuk memilih pemimpin yang baik dan kuat yang mampu meng- atasi krisis.
“Ini momentum bagi kita juga untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang kuat itu adalah bukan pemimpin di masa aman, di masa damai, bukan, tapi pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai, ketika terjadi krisis,” kata Tito.
Oleh karena itu, momentum langka pesta demokrasi di era pandemi ini merupakan ujian sekaligus tantangan bagi calon kepala daerah. Kondisi ini untuk menangkap peluang dalam melahirkan gagasan dan inovasi dalam menangani covid-19.
“Nah, ini adalah ujian bagi para calon ini, bagaimana mereka menangani krisis di daerah masing-masing se- hingga diharapkan akan muncul gagasan atau berbuat yang maksimal. Itulah pemimpin yang kuat, pemimpin terpilih di masa krisis, ujian yang sebenarnya,” ujarnya.
Dengan beradu gagasan dan inovasi tentang penanganan covid-19, diharapkan juga mampu menjadi percepatan penanganan covid-19, di
sam ping menekan isu-isu primordial yang kerap muncul dalam kontestasi pilkada. (Cah/Pro/Ant/P-1)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Pemerintah akan mengkaji pelayanan pengelolaan dana kekayaan perusahaan keluarga (family office) sebuah klaster keuangan.
PPATK mencatat aliran dana 5.000 rekening yang diblokir terkait judi online mengalir ke luar negeri.
Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan dana pemerintah daerah dipakai untuk pembinaan sepak bola di usia dini.
SEKRETARIS Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Wisnu Sunandar mengungkapkan, perusahaan saat ini dalam kondisi cukup baik meski PP Muhammadiyah baru saja menarik dana dalam jumlah besar.
Anwar Abbas mengatakan penarikan dana jumbo dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dilakukan berdasarkan pertimbangan organisasi untuk menghindari munculnya risiko.
Nantinya, kegiatan-kegiatan masyarakat terkait dengan aksi penyelamatan lingkungan yang membutuhkan dana sebesar US$ 1.000 hingga US$50 ribu bisa mengakses tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved