Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menangani pandemi covid-19. Terlebih penaggulangan virus ini membutuhkan kerja ekstra.
"Berarti momentum seperti ini tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan para menteri, kinerja para menteri. Ya, wajar saja. Evaluasi wajar, apakah rencana sudah dijalankan atau belum," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno dalam keterangan resmi, Sabtu (4/7).
Menurut dia, evaluasi kabinet sudah seharusnya dilakukan dalam rangka mempercepat kinerja pemerintahan. Kalau tidak dilakukan, itu malah aneh, sebab penanganan masalah virus korona membutuhkan banyak keseriusan lebih dari segenap para pembantu presiden.
"Apalagi di kondisi ekstra-ordinary, kondisi luar biasa yang dibutuhkan langkah yang tegas, jelas, kreatif, dan inovatif. Kan, presiden berusaha menginjeksi mindset agar para pembantunya melakukan hal yang sama," ungkapnya.
Baca juga: Presiden: Hilangkan Ego Sektoral Tangani Covid-19
Hendrawan mengatakan, evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi dimaksudkan untuk menyelaraskan kinerja para menteri dalam menangani covid-19. Karenanya, dia meminta semua partai politik yang memiliki keterwakilan menteri di Kabinet Indonesia Maju legowo bila kadernya dievaluasi.
"Otomatis itu kan hak prerogatif presiden. Ketika orang diangkat menjadi menteri, dia harus siap menjadi sorotan publik, dia harus siap dievaluasi setiap saat. Siap untuk mendapatkan rapot merah. Siap mendapatan pujian baik jika memang prestasinya baik," ucapnya.
Hendrawan memastikan PDIP selalu mendukung langkah dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi. PDIP bersama kader-kadernya baik yang menduduki jabatan di legislatif maupun kepala daerah secara konsisten menjalankan politik keberpihakan kepada rakyat.
"Seseorang menjadi kepala daerah dia harus berpihak kepada rakyat. PDIP hanya mengingatkan kadernya bahwa kerja-kerja kita adalah kerja kebangsaan, politik kesejahteraan. Instruksi dari DPP hampir setiap minggu ada untuk memotivasi kader untuk berbuat yang terbaik," pungkasnya.(OL-5)
Presiden memilih tidak menanggapi isu yang entah darimana asal muasalnya.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif tidak mengelak, tetapi juga tidak mengaminkan ketika menanggapi isu reshuffle menteri.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif dikabarkan akan lengser dari kursi jabatannya. Arifin akan digantikan Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi/ Kepala BKPM.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut akan ada perombakan atau reshuffle Menteri di Kabinet Indonesia Maju di IKN
Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya mengungkapkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR, terkait evaluasi penyelenggaraan haji 1445H/2024M.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memberikan pesan khusus kepada lima jaksa yang mendaftar seleksi calon pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas belum bisa menyampaikan terkait evaluasi Haji 2024. Alasannya, operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024.
Pengiriman daging dam ke Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung program penurunan stunting.
Evaluasi kinerja dan pergantian rotasi jabatan merupakan hal biasa di lingkungan BRIN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved