Hibah Solusi jika Anggaran Belum Cair

KETUA KPU Arief Budiman mengatakan pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas menjadi prasyarat melangsungkan pilkada di tengah pandemi covid-19. KPU pun sudah menyusun berbagai skema untuk pengadaan APD bagi petugas. Apabila pada tahap awal, pencairan dana sulit dilakukan, KPU mendorong skema hibah.

“Pemerintah daerah (pemda) dapat memberikan hibah barang. Ada fleksibilitas itu dalam surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Pemda melalui gugus tugas daerah dapat mungkin sementara bisa memberikan hibah APD pada rekan-rekan Panitia Pemungutan Suara (PPS),” ujar Arief saat peluncuran indeks kerawanan pemilu Pilkada 2020 di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, kemarin.

Menurut Arief, karena basis PPS ialah desa dan kelurahan, kebutuhan APD sementara bagi petugas pilkada tidak terlalu banyak jumlahnya. Ia menjelaskan ada sanksi yang diatur dalam Peraturan KPU bahwa petugas pemilu yang tidak menggunakan APD dapat diberikan sanksi bertahap, mulai peringatan, sanksi administratif, hingga pidana.

“Kita perlu hati-hati. Kalau sampai dengan besok (saat verifi kasi faktual bakal calon perseorangan), kami belum bisa mendapatkan APD,” ujar
Arief.

Disampaikannya, bahwa pengadaan pembelian APD dapat diambil dari dana APBN yang diberikan pemerintah pusat. Namun, jika dana tersebut belum bisa dicairkan, KPU mendorong pembelian APD menggunakan APBD melalui revisi anggaran.

Menanggapi itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan dari total anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp15 triliun, Rp5 triliun sudah dicairkan. Kemendagri sudah menyampaikan kepada daerah untuk segera mencairkan sisa anggarannya sekitar Rp9,1 triliun yang bisa digunakan untuk hal-hal yang mendesak seperti pengadaan APD.

“Paling lambat besok (24/6) ditransfer untuk KPUD masing-masing. Tapi kami mohon pada rekan-rekan di daerah menggunakan APBD yang ada dan kepala daerah mencairkan sisa Rp9,1 triliun sesuai naskah perjanjian hibah daerah.”

Dalam pilkada nanti, anggota Bawaslu Mochammad afi fuddin mengatakan pandemi sangat memengaruhi penyelenggaraan nanti. Menurutnya, pada indeks kerawanan pilkada (IKP) 2020 yang dimutakhirkan per Juni 2020, terdapat 27 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi.

Selain itu, 146 kabupaten/kota terindikasi rawan sedang dalam konteks pandemi dan 88 kabupaten kota ada dalam titik rawan rendah. (Ind/P-1)