Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) ingin pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera dituntaskan.
Apalagi, RKUHP merupakan RUU carry over dari periode sebelumnya. PAN menilai sudah banyak kajian dan pendalaman yang dilakukan.
"Namun demikian, jika kajian dan pendalaman itu masih perlu untuk dibedah lebih lanjut, tentu sangat mungkin dilakukan. Fraksi-fraksi di DPR perlu merumuskan kesepakatan terkait hal ini," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh P Daulay, saat dihubungi, Minggu (21/6).
Ketika pendalaman kembali dilakukan, dia berharap sejumlah pasal kontroversial yang pernah diperdebatkan bisa diselesaikan. Serta, mencapai titik temu.
Baca juga: Komnas HAM Desak DPR Tunda Pengesahan RKUHP
“RKUHP ini sangat penting. Apalagi KUHP saat ini masih warisan Belanda. Sudah saatnya direaktualisasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, bisa menjawab berbagai tantangan yang ada," tutur Saleh.
Saleh mengatakan RKUHP adalah UU yang memiliki posisi penting. Bukan karena memiliki banyak pasal, namun regulasi itu akan mengatur hubungan antar masyarakat dari berbagai dimensi kehidupan sosial. Bisa dikatakan setiap warga negara memiliki kepentingan yang cukup besar terhadap RKUHP.
“Jika kemudian ada yang ingin membedah lagi, tentu sangat dibolehkan. Tetapi jangan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Kalau perlu, ditetapkan target penyelesaian," pungkasnya.(OL-11)
Sekjen PAN Eddy Soeparno berharap Muhammadiyah apat memberikan manfaat kepada umat dalam mengelola tambang.
PAN menyambut baik rencana Partai Gerindra mengusung Sudaryono maju dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Tengah 2024
JURU bicara PSI Dedek Prayudi mengatakan partainya masih menghitung, membaca secara saksama peluang ketua umumnya Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) disebut akan memberikan kejutan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebagai respon atas peluangnya maju di Pilkada DKI Jakarta.
PARTAI NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, resmi mendeklarasikan kerja sama politik atau koalisi untuk Pilkada Subang 2024.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengaku siap maju ke Pilkada Sleman tahun 2024 ini setelah mendapatkan rekomendasi dari partai PAN.
Hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok tapi pidana khusus. Ini menjadi politik hukum baru dan menjadi suatu jalan tengah
INDONESIA harus berbangga dengan memiliki produk hukum asli dan menanggalkan produk hukum kolonial.
PASAL perzinaan dalam KUHP yang baru dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.
RUU KUHP, merupakan RUU terlama yang dibahas oleh DPR hingga disahkan.
Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional Albert Aries memastikan Pasal 284 tidak mengganggu ruang privat.
Dia menegaskan yang dilarang itu adalah penghinaan terhadap presiden. Sedangkan kritik terhadap pemerintah maupun kepala negara diperkenankan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved