Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ngotot menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Lobi pimpinan DPR dilakukan untuk menolak hal itu.
Baca juga: Atas Nama Pemerintah, Wapres: Pembahasan RUU HIP Ditunda
"Upaya PKS telah melakukan lobi-lobi dengan pimpinan DPR dan fraksi untuk mencari solusi terbaik," kata Wakil Ketua F-PKS DPR Mulyanto kepada Medcom.id, Jumat (19/6).
Baca juga: Titik Rawan RUU HIP
Mulyanto mengatakan pihaknya juga sudah berupaya menjelaskan aspirasi masyarakat yang menolak RUU HIP saat Rapat Paripurna DPR. Hal itu merupakan langkah awal yang dilakukan PKS untuk membatalkan bahasan RUU HIP.
Baca juga: Ini Alasan RUU HIP Tidak Perlu Dibuat
Dia berharap cuitan PKS di rapat paripurna tak diabaikan. Aspirasi masyarakat perlu dipertimbangkan.
"Mungkin segera akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) atau Badan Legislasi (Baleg) tindak lanjut dari keputusan Rapat Paripurna untuk meninjau kembali RUU HIP ini sesuai aturan main yang ada di DPR," ujar Mulyono.
Baca juga: Tolak RUU HIP, PAN: Sikap Fraksi Sebaiknya Dibuka ke Publik
Mulyono menjelaskan saat ini RUU HIP sudah masuk ranah pemerintah. Namun, pemerintah meminta DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat lebih luas lagi untuk peraturan itu.
Tetapi, PKS masih bisa mengupayakan undang-undang itu dibatalkan. "DPR bisa mengevaluasi program legislasi nasional (prolegnas), namun rutenya lebih panjang. Perlu rapat kerja dengan pemerintah dan DPR RI, selain melalui tahapan internal DPR," ucapnya. (X-15)
Tujuan kerja sama untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang ideologi Pancasila di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa yang berkuliah di UPI Kampus Cibiru.
Di tengah tantangan arus digital saat ini, kegiatan kelas menulis bermanfaat untuk mengasah kreativitas dan kemampuan menulis anak-anak.
Ratusan anak mengerubungi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko saat bermain kuis Pancasila dalam puncak perayaan Hari Anak Nasional di Istora Papua Bangkit.
UPAYA penguatan Pancasila yang dimulai pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo mesti dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
PARTAI NasDem pada 25-27 Agustus 2024 mendatang akan menyelenggarakan perhelatan akbar dalam tradisi keorganisasian partai, yaitu kongres ke-3.
PANCASILA pro pembangunan berkelanjutan. Itu pilihan tunggal atau tujuan Proklamasi tidak kesampaian.
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved