Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari menilai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mirip upaya pendoktrinan wadah tunggal.
"Jadi sangat mirip negara komunis yang memaksakan keseragaman di bawah kendali negara tanpa keberagaman warna khas Pancasila. RUU HIP malah terkesan antipancasila itu sendiri," ungkap Feri, Selasa (16/6).
Tujuannya, sambung Feri, tentu saja membangun otoritarianisme. Memaksakan kelompok lain harus sama dengan tafsir Pancasila versi kelompok yang berkuasa.
"Pancasila itu beragam warna. Masak Pancasila mau ditunggalkan. Nilai-nilai filosofis kehidupan bernegara tidak perlu diundang-undangkan," tukas Feri. Saat ini proses RUU HIP tengah berjalan, dimana DPR masih menunggu surat presiden (surpres) diserahkan. (OL-13)
Baca Juga: Ini Alasan RUU HIP Tidak Perlu Dibuat
Baca Juga: Jimly Nilai TAP Pembubaran PKI Layak jadi Landasan RUU HIP
BPIP menyelenggarakan Sosialisasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila serta Optimalisasi Pemanfaatan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq tegaskan Sekolah Rakyat inisiasi Presiden Prabowo adalah jembatan emas pendidikan bagi keluarga rentan di Sukabumi.
Indonesia patut bersyukur atas warisan luhur para pendiri bangsa berupa falsafah dan ideologi negara Pancasila serta politik luar negeri Bebas Aktif dalam menyikapi dinamika geopolitik.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
PENGUATAN ideologi negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan faktor kunci keberhasilan transformasi menuju Indonesia. Pancasila
Simak 11 butir sila kelima Pancasila dan contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, dan dunia digital di tahun 2026.
DPR RI mendorong perlindungan pengemudi ojol melalui RUU pekerja gig. Legislator meminta masukan konkret agar regulasi lebih tepat sasaran.
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved