Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mendesak aparat keamanan untuk bersikap tegas menegur warga masyarakat dan instansi yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Wapres meyakini masyarakat tidak akan mematuhi protokol kesehatan kalau hanya bersifat himbauan.
“Maka disiapkan TNI dan Polri untuk mengingatkan kepada masyarakat yang lalai atau kurang disiplin itu. Sebab kalau dihimbau, kadang-kadang seperti yang Anda katakan acuh tidak acuh saja. Yang lalai diberikan teguran dan peringatan supaya patuh,” kata Wapres saat jumpa pers dengan wartawan secara daring, Senin.
Baca juga: 'Second Wave' Mengintai, Perketat Pengawasan di Masa Transisi
Hal ini dikatakan Wapres menanggapi banyaknya masyarakat dan juga lokasi keramaian yang belum menerapkan protokol kesehatan secara ketat di masa transisi.
Wapres menyebutkan, para aparat harus mengingatkan terus menerus ke publik yang lalai agar tidak membahayakan yang lain. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan new normal bisa lebih efektif. “Namun demikian, perlu tetap ada sosialisasi, imbauan, dan pengawasan sehingga masyarakat mau patuh,” ujarnya.
Wapres menegaskan, implementasi protokol kesehatan saat ini jauh lebih penting ketika pemerintah masih menjalankan PSBB secara ketat. “Kemarin itu kan orang berada di rumah. Tapi sekarang tidak,” tegasnya.
Wapres mengakui, era new normal ini dilakukan karena masyarakat menghadapi dua bahaya yang harus ditinggalkan yaitu bahaya covid-19 dan bahaya keterpurukan ekonomi. Karena Wapres berharap masyarakat harus melakukan dua kedaruratan secara bersama.
Baca juga:Covid-19: Kematian Global Capai 400.000 Orang
“Sebab jika terjadi keterpurukan ekonomi bisa sangat bahaya. Bisa jadi krisis. Untuk pemulihannya terlalu berat dan susah,” pungkasnya. (Che/A-3)
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan tidak bisa ditawar-tawar lagi dan menjadi sebuah keharusan warga untuk patuh terhadap kebijakan tersebut.
Disnaker DKI Jakarta menutup sementara delapan perusahaan pada hari pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan.
Kendati demikian, Polda Metro Jaya tetap mengedepankan Satpol PP DKI untuk melakukan penindakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pentunjuk teknis terkait penindakan di lapangan.
Satpol PP DKI Jakarta sudah mulai melakukan penerapan denda progresif bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Jumlah tersebut meningkat dibanding catatan data terakhir pada 3 September 2020 lalu yakni 139.201 orang tak menggunakan masker.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut Jakarta sudah dalam kondisi yang darurat. Dia menyarankan Gubernur DKI untuk meminta bantuan TNI dan Polri dalam pengawasan
JAGA Pemilu khawatir pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) menjadi kebiasaan yang diwajarkan alis ‘new normal’di masa depan.
Konsekuensi daerah yang telah ditetapkan berada di level 1 berarti kegiatan masyarakat bisa dikatakan dapat beroperasi normal dengan kapasitas maksimal 100% di berbagai sektor.
Rumah mengangkat konsep Tropical Modern ramah lingkungan dan didesain untuk menjawab kebutuhan hunian di era new normal.
Peningkatan pendapatan omzet tersebut mencapai Rp20 juta, dari sebelumnya hanya Rp3 juta per dua pekan akibat adanya pemeriksaan covid-19 di perbatasan.
Anies Baswedan mengemukakan tidak menutup kemungkinan akan menutup tempat usaha maupun wisata apabila saat dibuka kembali ditemukan pengunjung atau orang yang terpapar covid-19.
Kepatuhan dan kesadaran diri sendkri untuk selalu taat pada protokol kesehatan jadi kunci untuk menurunkan kasus penularan Covid-19 di Ibu kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved