Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi. Pelaksanaan program perlindungan sosial untuk menekan dampak virus korona atau covid-19 berjalan inovatif dan melibatkan seluruh pihak sehingga tepat sasaran.
“Saya sudah mendapat informasi tentang inovasi Bupati Anas. Saya puji beliau dengan terobosan ini karena bisa menyinkronkan berbagai skema bansos, mempercepat penyalurannya, dan insya Allah tepat sasaran karena datanya dibuka dan masyarakat dapat mengoreksi bila ada masalah. Tanpa perlu gaduh di ruang publik dan tanpa konfl ik antarmasyarakat. Salut!“ ujar Tito di Jakarta, kemarin.
Terobosan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjadi perhatian Tito karena program itu berdasarkan validasi data. Kemudian Anas mengarahkan jajarannya, termasuk semua kepala desa, dalam hal mekanisme penyaluran bansos.
“Bupati memerintahkan membangun papan pengumuman berisi daftar nama, alamat warga, keluarga penerima yang diurut berdasarkan jenis program bantuan sosial. Mulai dari program PKH, bansos tunai, kartu sembako, BLT dana desa, bansos pemda, hingga kartu prakerja. Papan pengumuman tersebut dipasang di lapangan, masjid, atau tempat yang mudah diakses warga Banyuwangi.”
Dengan demikian, kata dia, setiap saat warga leluasa mengecek kebenaran data sekaligus melaporkan bila terjadi data ganda atau bila warga berhak belum terdaftar sebagai penerima bantuan. “Ini terobosan dalam membangun sistem pendataan dan penyaluran bansos yang transparan dan dapat dilihat serta dikoreksi masyarakat,” papar Mendagri.
Tito mengharapkan gubernur, bupati, wali kota, dan jajarannya hingga kepala desa dapat mencontoh terobosan kreatif itu sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Para kepala daerah harus terus berinovasi, sejauh itu dalam koridor hukum dan efektif untuk mencapai tujuan di masa tanggap darurat covid-19. “Krisis covid-19 ini menjadi momentum ujian sebenarnya terhadap kualitas kepemimpinan para kepala daerah. Banyaknya masalah yang dihadapi dalam krisis covid-19 memerlukan langkah yang sistematis dan presisi yang kuat bagi para kepala daerah,” tutur Tito.
Setidaknya terdapat delapan jenis bansos dalam bentuk tunai dan nontunai yang ditargetkan membantu sekitar 50 juta warga terdampak oleh covid-19. Pendistribusiannya tidak mudah karena harus mengatur puluhan juta warga. (Cah/P-3)
Banyak spot wisata apik yang masih belum banyak dijamah pengunjung di Banyuwangi
Jika di Jakarta tengah berlangsung gelaran fashion show di JF3 Fashion Festival, di Banyuwangi tak lama lagi juga akan digelar Banyuwangi Fashion Parade 2024.
Terletak di jantung Banyuwangi, Luminor Hotel menyediakan tempat perlindungan yang tenang dan elegan.
Cerita Janger menyuguhkan nilai-nilai luhur yang layak direnungkan, misalnya nilai budi pekerti, etika bermasyarakat atau bahkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air.
Program unggulan Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi untuk pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha ekonomi produktif UMKM setempat.
Terjadi komunikasi yang tidak seimbang dan tidak berlanjut di masyarakat sehingga merasa sulit memenuhi persyaratan izin edar.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Perhelatan Pilkada Serentak 2024 diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang merakyat
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Kader harus terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
Pembukaan ulang pendaftaran calon perseorangan didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang adil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved