Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINASI sangat penting guna memastikan penanggulangan virus korona atau covid-19 berjalan lancar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mempererat koordinasi antara penanggung jawab pemerintahan daerah dengan kementerian dan lembaga.
"Koordinasi berjalan lancar dan supaya lebih sinergi minggu ini Kemendagri akan melaksanakan vidcon tiga hari berturut-turut seluruh daerah bersama kementerian dan lembaga terkait," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Media Indonesia, Minggu (12/4).
Menurut dia, Kemendagri berupaya menekan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi virus ini. Hal itu termasuk tata laksana dan hambatan yang bisa muncul akibat kurang paham mengenai regulasi atau ketentuan kementerian serta lembaga terkait.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Kemendagri selama tiga hari, mulai Selasa (14/4) hingga Kamis (16/4) mendatang akan mengkoordinasi pemerintah daerah untuk berkomunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga terkait. Pada Selasa, (14/4), seluruh pejabat pemerintah daerah akan berdiskusi dengan kementerian terkait mengenai isu kesehatan dan ketahanan pangan.
Baca juga: KPK, BPKP, dan Kejaksaan Diminta Awasi Bantuan Covid-19
Rabu, (15/4) memfasilitasi pemerintah daerah berkonsultasi dengan ketua BPK, kepala LKPP, ketua KPK, kepala BPKP dam Bareskrim Polri. Kamis, (16/4), Kemendagri akan mengajak seluruh pemerintah daerah berdiskusi dan memecahkan hambatan mengenai penggunaan anggaran dengan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan Inpres No 4 Tahun 2020, Permendagri dan Inmendagri No1 Tahun 2020 serta pelaksanaan jaring pengaman sosial.
"Dengan koordinasi dan pemahaman lebih kuat diharapkan seluruh pemerintah daerah lebih optimal dalam penanggulangan pandemi virus ini," pungkasnya. (A-2)
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved