Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mendukung agar pemberian dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat yang akan berakhir di 2021, diperpanjang atas keputusan politik pemerintah dan DPR RI.
"Saya mendorong agar dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat yang akan berakhir pada 2021 bisa diperpanjang atas keputusan politik pemerintah pusat dan DPR-RI," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, di Wamena, Papua, kemarin.
Dia menjelaskan pemanfaatan dana otsus harus dengan mengedepankan efektivitas untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Papua dan Papua Barat. Apabila ditotal sejak pertama kali digulirkan pada 2002, dana Otsus Papua dan Papua Barat hingga kini mencapai Rp126,99 triliun.
Bamsoet menegaskan evaluasi dana otsus penting dilakukan. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menemukan kemanfaatan sehingga dana otsus bisa efektif digunakan untuk kemakmuran masyarakat setempat.
Selain itu, dia menekankan pentingnya kedamaian di Tanah Papua tetap terwujud. Suasana damai tidak boleh terganggu apalagi dikalahkan tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap melancarkan aksi meresahkan.
"Selain pendekatan hukum terhadap para pelaku kriminal, yang tidak kalah penting untuk segera dilakukan adalah pendekatan kebangsaan melalui peningkatan intensitas dialog," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI menandatangani Ikrar Kebangsaan sebagai komitmen menghadirkan solusi komprehensif bagi masa depan Papua yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, dan kebudayaan.
Wakil Ketua DPR-RI Rachmat Gobel mengatakan kehadirannya mendukung semua ide MPR for Papua untuk mewujudkan kesejahteraan di Tanah Papua. Menurut dia, pimpinan parlemen juga akan meninjau pembangunan di Papua dan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada Oktober mendatang.
"Kita wajib merawat keindahan dan kekayaan yang kita miliki," ungkap Rahmat.
Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR-RI Dapil Papua dan Papua Barat Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya telah mendapatkan surat keputusan dari MPR untuk bertugas memberikan landasan konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
Menurut Yorrys, kunjungan bersejarah tiga pimpinan lembaga tinggi negara ke tanah Papua tersebut menunjukkan komitmen, semangat, dan idealisme yang sama. Pimpinan parlemen juga mengunjungi lokasi tempat pengungsi di Wamena yang berasal dari Nduga. (Ant/P-2)
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved