Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kementerian Dalam Negeri memastikan ada 16 juta keping blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru di awal tahun ini.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengimbau seluruh masyarakat Indonesia yang belum memiliki KTP-el untuk segera membuatnya di Dinas Dukcapil terdekat.
"Perlu kami sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia yang KTP-el nya belum jadi, dapat segera berkoordinasi dan mengurus ke dinas dukcapil setempat," ujarnya di Kantor Kemendagri, Senin (14/1).
Ia menjelaskan, 16 juta keping KTP-el yang kini tersedia berasal dari limpahan 1,5 juta keping blanko pada Desember 2019 dan pengadaan melalui e-catalogue lewat APBN 2020 pada bulan ini. Sejauh ini, sudah terdistribusi 961.000 keping blanko KTP-el.
Baca juga : Kemendagri Ganti 10.166 Dokumen Kependudukan Korban Bencana
"Bagi kab/kota yang blankonya habis atau yang akan habis diminta segera mengambil ke Dukcapil Pasar Minggu. ini perlu segera kita sampaikan agar masyarakat segera bisa mendapatkan KTP-el nya," tambahnya.
Meski demikian, blangko KTP-el tersebut diprioritaskan untuk pemilik KTP-el pertama, korban bencana alam, penggantian surat keterangan (Suket) bagi yang sudah merekam data KTP-el atau print ready record (PRR), dan penggantian Suket karena hilang, rusak, serta perubahan elemen data.
"16 juta keping yang dicetak di 2020 itu diberikan prioritas pertama diberikan kepada anak-anak yang baru pertama kali membuat KTP-el, anak baru 17 tahun. Kemudian korban bencana alam mengganti dokumen yang hilang atau rusak, yang ketiga untuk mengganti surat keterangan bagi masyarakat yang KTP-el nya sudah jadi," pungkasnya. (OL-7)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved