Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya terjadi di satu ruangan saja yakni ruang kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kemudian ruangan tersebut sudah dibubuhkan segel oleh komisi antirasuah.
"Teman-teman sebagai info, ruangan Pak Wahyu dan Bu Evi satu akses, yang disegel KPK hanya ruangan Pak Wahyu, ruangan Bu Evi tidak. Demikian penjelasan," ujar Komisioner KPU Viryan Azis dalam keterangan resmi, Kamis (9/1).
Menurut dia, KPK hanya melakukan penggeledahan di ruang kerja Wahyu Setiawan dan itu dilakukan pada Kamis pagi, sekitar pukul 7:30 WIB. Setelah itu, KPK meneyematkan segel di pintu ruang kerja Wahyu.
"Juga disegel sekitar jam 08:00WIB tadi pagi. Rumah dinas juga demikian. Sekali lagi saya tidak bisa mengkonfirmasi apakah ada penyitaan atau tidak dan jika ada penyitaan barang apa saja yang disita saya tidak tahu. Silahkan hal itu konfirmasi kepada penyidik KPK," jelasnya.
Komisioner KPU lain, Ilham Saputra menambahkan tidak ada kegiatan serupa terhadap ruang kerja komisioner lain. "Tidak ada (penggeledahan di ruang kerja komisioner lain)," pungkasnya. (OL-4)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved