Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
OPERASI tangkap tangan (OTT) yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan diduga melibatkan sejumlah politikus. Dalam operasi tersebut, disinyalir ada barang bukti uang yang diduga suap, diamankan KPK.
"Sekitar Rp400 juta, dalam mata uang asing," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat dikonfirmasi, Kamis (9/1).
KPK menyebut total ada empat orang yang diamankan dalam OTT tersebut dan kemudian diperiksa intensif. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan hingga kini jumlah pihak yang diperiksa bertambah. Penyelidik total memeriksa delapan orang.
"Sudah delapan orang yang diperiksa. Nanti akan diumumkan setelah gelar perkara," ucap Ali.
Baca juga: Sebelum OTT, Wahyu Akan Meluncurkan Maskot Pilkada di Beltim
Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para terperiksa.
Tim KPK menangkap Wahyu pada Rabu (8/1) siang saat akan melakukan kunjungan kerja sosialisasi Pilkada Serentak 2020 di Bangka Belitung.(OL-5)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved