Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri mendirikan posko peduli banjir di dua lokasi yakni Tangerang dan Bekasi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, posko bantuan itu adalah wujud kepedulian keluarga besar Kemendagri terhadap korban bencana banjir
"Kita mendirikan dua posko di sini dan Bekasi. Ini adalah gotong royong dari seluruh komponen dan keluarga besar Kemendagri dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)," terang Hadi saat meninjau posko peduli banjir Kemendagri di Kelurahan Karang Mulya, Karang Tengah, Tangerang, Banten, Kamis (2/1).
Sedangkan posko peduli banjir Kemendagri di Bekasi berlokasi di Perumahan Villa Jatirasa Kecamatan Jatiasih Bekasi.
Baca juga : BNPB: Banyaknya Korban Banjir Karena Ketidaktegasan Pemda
Hadi mengungkapkan pendirian posko tersebut diinstruksikan Mendagri Tito Karnavian.
Melalui posko tersebut, Kemendagri menyalurkan bantuan berupa logistik makanan, selimut, alat sanitasi, popok bayi, dan obat-obatan. Selain itu, juga disediakan tenaga kesehatan.
"Yang kita berikan berupa logistik dan peralatan serta obat-obatan. kami juga menugaskan dokter, perawat untuk memberikan bantuan tanggap darurat," lanjutnya. (OL-7)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved