Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SISTEM flexible-work dipastikan dimungkinkan untuk diterapkan di kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan itu di Jakarta, Kamis (12/12).
Menurut Tjahjo, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan uji coba penerapan sistem flexible-work, yang tidak mengharuskan para aparatur sipil negara (ASN) bekerja di gedung kantor pemerintahan.
"Kami menunggu konsepnya dulu, Bappenas mau menyerahkan konsep dia dulu, nanti mau kami diskusikan, akan kami kaji bersama sebelum diterapkan ke instansi lain," tambah Tjahjo.
Uji coba flexible-work sudah dilakukan di dua kedeputian Kementerian PPN/Bappenas, yakni Deputi Sarana dan Prasarana serta Deputi Regional yang mulai menerapkan pemberian penugasan dari deputi ke direktur dan dari direktur ke eselon II.
Mekanisme kerja flexible-work tersebut terbagi atas dua sif kerja, yakni pukul 06.00-14.00 diutamakan untuk ASN perempuan dan pukul 14.00-22.00 untuk ASN laki-laki.
Setelah berhasil menerapkan uji coba, Bappenas sedang menyusun kerangka indikator penilaian kinerja bagi para ASN. Rencananya, pada 1 Januari 2020 sekitar 1.000 ASN di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas akan mulai menerapkan sistem kerja tersebut.
Namun, Kemenpan dan Rebiro harus melakukan kajian guna menyesuaikan dengan penghitungan angka kredit berkaitan dengan tunjangan para PNS.
"Saya sudah diskusi lama dengan Pak Kepala Bappenas (Suharso Monoarfa), dia akan menyampaikan ke kami awal Januari. Dia sudah punya konsep, program untuk pegawai Bappenas bekerja dari rumah, juga di kantor," kata Tjahjo. (X-15)
Baca juga: Gubernur Anies Menanti Aturan ASN Bekerja dari Rumah
Baca juga: Menpan-RB Kaji Rencana PNS Bisa Kerja Tanpa Harus Ngantor
Baca juga: Wacana Birokrasi Digital
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved