Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo ingin mengganti jabatan struktural pegawai negeri sipil (PNS) eselon III dan IV di kementerian/lembaga dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Hal ini demi mempersingkat proses birokrasi di Indonesia. "Saya sudah perintahkan juga ke Menpan dan Rebiro, eselon III dan IV diganti dengan AI. Kalau diganti AI, birokrasi kita lebih cepat," ujarnya dalam pembukaan Kompas 100 CEI Forum Tahun 2019 di Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (28/11).
Jokowi menuturkan aturan mengenai penggantian tenaga manusia dengan AI tersebut akan masuk dalam konsep omnibus law. "Saya yakin itu tapi sekali lagi ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," imbuhnya.
Ia memastikan perampingan jabatan eselon tersebut sudah dilakukan tahun depan. Perampingan jabatan akan dimulai dengan memangkas jabatan eselon IV lalu berlanjut ke eselon III. "Tahun depan akan kita lakukan pengurangan eselon," tegas dia.
Baca juga: Pemangkasan Eselon Proporsional
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian ini muncul dalam pidato Joko Widodo usai dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi yang panjang harus dipangkas. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.
"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved