Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEPOLISIAN Republik Indonesia menganggap survei yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai semangat. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Asep Adi Saputra.
"Apapun yang menjadi masukan dari lembaga resmi terhadap Polri merupakan semangat untuk kita memperbaiki," kata Asep di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/11).
Dari hasil survei tersebut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi internal guna melakukan perbaikan.
"Tentunya secara objektif kita juga akan melakukan penilaian ke dalam, kalau memang perlu diperbaiki kita akan perbaiki," terang Asep.
Sebelumnya, ORI mengumumkan hasil survei predikat kepatuhan pelayanan publik terhadap empat kementerian dan lembaga di tahun 2019. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa lembaga Polri masih berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang. (Tri/OL-09)
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Beberapa temuan pra-PPDB di antaranya kasus penahanan ijazah, sosialisasi, hingga pembagian nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD).
ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)
Ombudsman Sumbar mendapat laporan ada sekolah mengutip uang komite atau uang pembangunan kepada wali murid saat proses PPDB atau pendaftaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved