Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLA penyebaran paham radikal dan intoleransi sudah bergeser ke media sosial, bukan lagi melalui pertemuan tatap muka.
"Media sosial sulit kita redam, bagaimana orang bisa intoleransi dan radikal serta teroris itu bisa belajar lewat media sosial. Dulu mengajarkan pertemuan, tetapi sekarang paham-paham itu diajarkan melalui media sosial,"ujar Kepolda Metro Jaya sekaligus Kepala Satgas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono pada diskusi bertajuk Meneguhkan Toleransi Merawat Kebhinekaan Indonesia, di Jakarta, Jumat (15/11).
Menurut dia, paham radikial terus menyasar semua kalangan termasuk generasi muda yang merupakan pengguna aktif media sosial.
Kemudian sistem demokrasi idealnya digunakan oleh negara yang didominasi kalangan menengah dari sisi ekonomi maupun tingkat pendidikan. Sementara masyarakat Indonesia paling banyak berasal dari kelas bawah yang memiliki kecenderungan mengambil cara radikal atau cepat ketika memiliki sebuah keinginan.
"Pileg dan pilpres sudah lewat namun poltiik identitas, intoleransi yang bermuara dari radikalisme terus kita pantau dan petakan. Kemudian Satgas Nusantara melakukan beberapa langkah seperti sosialisasi, pendekatan dan langkah akhir baru penegakan hukum," pungkasnya. (OL-8)
KPAI menyoroti risiko radikalisme anak di media sosial. Simak peran PP Tunas dan pentingnya pengawasan orang tua dalam melindungi anak di ruang digital.
Keterlibatan aktif orang tua dalam komunitas pengawasan dinilai menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai penyebaran paham ekstrem.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gim online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
Psikolog Sani B. Hermawan mendukung PP Tunas (PP No 17 Tahun 2025) sebagai langkah darurat melindungi anak di bawah 16 tahun dari kejahatan digital.
PAPDI mengungkapkan misinformasi di media sosial menyebabkan cakupan vaksinasi campak 2025 turun drastis, menjauh dari target WHO 95%.
Psikolog Sani B. Hermawan menyarankan anak di bawah 16 tahun berkolaborasi di akun orangtua guna mematuhi PP Tunas dan menjaga keamanan digital.
Anak-anak adalah peniru ulung yang belajar dari apa yang mereka lihat sehari-hari.
Selain AI, gim daring populer seperti Roblox dan Minecraft juga dinilai menghadirkan risiko karena anak-anak sering kali sulit membedakan antara dunia gim dan realitas.
Dibandingkan menerapkan pelarangan akses secara total, YouTube memilih pendekatan fitur perlindungan yang terintegrasi dan berbasis usia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved