Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Pusat Pemerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan, pembahasan mengenai dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan dibicarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secepatnya.
"Ya nanti dibicarakan dengan Kemenkeu, Kementerian, dan lembaga terkait. Pak Mendagri tekankan pentingnya sinkronisasi program nasional dan daerah," kata Bahtiar saat dihubungi, Minggu (27/10).
Sayangnya, Bahtiar tidak merinci pembahasan yang dibahas secara detail, karena hal itu harus di bicarakan terlebih dahulul. Namun, pokok yang terpenting ialah terkait lapangan kerja di Papua dan Papua Barat.
"APBD harus diarahkan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk peningkatan keterampilan dalam bekerja menghasilkan produk-produk," ujar Bahtiar.
Bahtiar menegaskan bahwa pembahasan otsus Papua akan berfokus pada pentingnya pendidikan vokasi dan balai-balai latihan kerja. Serta peningkatan kualitas kesehatan.
Baca juga :DPR-Pemerintah Akan Bahas Implemenstasi Dana Otsus Papua
"Mengenai teknisnya Ditjen keuangan daerah akan segera tindak lanjuti arahan mendagri, ya semua gagasan bapak menteri akan ditindak lanjuti oleh jajaran Eselon 1 kemendagri sesuai tupoksi," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana Otsus Papua cukup besar dan mampu untuk membiayai program pemerintah daerah di Papua namun harus tepat sasaran.
Oleh karenanya, ia meminta jajarannya untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap anggaran yang harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat pula.
“Kita tentu ingin agar semua anggaran yang ada, baik di tingkat provinsi sampai di kabupaten/kota harus lebih banyak didominasi belanja modal yang berbentuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Tito. (OL-7)
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved