Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian langsung mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo. Tito diinstruksikan untuk menertibkan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang saling tumpang tindih.
Jokowi mengatakan, Indonesia, saat ini, memiliki terlalu banyak regulasi. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi memang kerap meminta para menteri dan kepala daerah memangkas aturan dan regulasi yang menghambat investasi maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Mendagri tolong digarisbawahi, Perda, Pergub, Perbup, yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya," ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).
Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Ada Dua Fokus Tito sebagai Mendagri
Jokowi pun meminta seluruh menterinya untuk segera mengumpulkan aturan dan regulasi-regulasi yang menghambat itu. Nantinya, ia akan menggelar rapat dalam waktu dua pekan ke depan.
Kemudian, di sisi lain, Jokowi mengingatkan, tujuan utama pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Sebab, menurut mantan Wali Kota Solo itu, lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia.
"Jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten kota, yang tidak mengerti masalah ini. Jadi setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja berikan ruang sebaik-baiknya. Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya," tegas dia. (OL-2)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved