Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) meningkatkan pengawasan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila di seluruh lingkungan kerja tingkat nasional maupun daerah. Itu melalui pembumian nilai-nilai dasar negara dalam setiap kewenangan dan fungsinya.
"Mencermati gelagat perkembangan tantangan yang paling berat adalah radikalisme dan terorisme. Cukup merisaukan dan mengkhawatirkan kita, karena ini ancaman setelah 74 tahun kita merdeka. Musuh utama kita adalah radikalisme dan terorisme ini harus kita lawan, Kesbangpol tolong cermati dan monitor hal ini,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional bertajuk Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta, Rabu (16/10).
Menurut dia, Kesbangpol merupakan simpul dari Kementerian Dalam Negeri di seluruh tingkatan pemerintahan dan memiliki tugas untuk memastikan nilai-nilai Pancasila berjalan. Terlebih kunci stabilitas daerah dan nasional itu ada pada Kesbangpol, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupan/Kota.
Baca juga: Peran Pemerintah Daerah sebagai Kunci Demokrasi
Strategisnya kedudukan Kesbangpol dalam stabilitas keamanan tersebut, membuat Kesbangpol diharapkan turut mencermati dinamika dan perkembangan yang ada serta turut andil dalam menghadapi tantangan bangsa.
Termasuk juga, Kesbangpol dapat mengambil peranan dalam memberantas narkoba yang mengancam generasi bangsa.
“Tantangan yang kedua adalah masalah Narkoba, ini juga sama bahwa Kesbangpol juga punya tanggungjawab untuk memberantas masalah ini, terutama yang mengancam generasi yang akan datang,” tegasnya.
Ditambahkannya, dalam hal membumikan Pancasila, Kesbangpol diminta bersinergi dengan pemangku kepentingan lain, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya, termasuk dalam mencermati dinamika dan persoalan yang ada.
“Pancasila sebagai Ideologi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bernegara ini kemudian fungsi Kesbangpol di seluruh Provinsi dan Kabupatan/Kota dalam membumikan Pancasila ini termasuk untuk mendeteksi dini gelagat dinamika persoalan bangsa,” pungkasnya. (OL-2)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved