Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANAGING Director PT Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Syaaf Arief divonis 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia dinilai terbukti menyuap mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi terkait penambahan alokasi anggaran di Badan Keamanan Laut (Bakamla).
“Mengadili, menyatakan terdakwa Erwin Syaaf Arief telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.
Vonis tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut Erwin dihukum 3,5 tahun penjara ditambah Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.
Erwin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama dari Pasal 5 ayat 1 huruf a jo Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Hal meringankan, berlaku sopan di persidangan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya. Hal yang memberatkan, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” kata hakim Franky.
Tujuan pemberian suap itu adalah agar Fayakhun mengupayakan penambahan anggar-an Bakamla untuk pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P 2016.
Erwin sejak 2003 ialah Managing Direktur PT Rohde & Schwarz Indonesia yang merupakan perusahaan perwakilan Rohde & Schwarz Jerman. Perusahaan itu menjual produk di bidang test and measurement, secure communication, broadcasting, radio monitoring, dan location finding selaku pabrikan (principal) di Indonesia.
Erwin yang juga teman Fayakhun menawarkan dukungan untuk mendapatkan karier politik yang lebih baik di Golkar dengan menjanjikan akan menunjang karier politiknya. Komisi I DPR juga adalah mitra kerja Bakamla.
Selanjutnya, pada Maret 2016, staf khusus perencanaan anggaran Bakamla Ali Fahmi Habsy menemui Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah dan staf operasional Merial Esa, M Adami Okta.
Habsyi menawarkan Fahmi mendapat proyek di Bakamla untuk APBN-P 2016 dengan syarat menyediakan commitment fee. PT Merial Esa merupakan agen dari pabrikan PT Rohde & Schwarz Indonesia. (Cah/Ant/P-3)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen memperkuat keamanan siber dari Neraca Sumber Daya Laut Indonesia atau Ocean Accounting Indonesia (OAI)
PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2024 di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, akan menggunakan teknologi satelit untuk mengecek jarak antara rumah ke sekolah siswa.
Asteroid Apophis adalah salah satu asteroid yang paling banyak mendapat perhatian dari komunitas astronomi sejak ditemukan pada tahun 2004
Menkominfo Budi Arie Setiadi di Jenewa secara khusus diterima Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), Doreen Bogdan-Martin.
Bagi wilayah yang belum terjangkau internet kabel optik, layanan internet berbasis satelit ini bisa menjadi pilihan.
Satelit merupakan objek yang mengorbit planet dan terbagi menjadi dua jenis yaitu, satelit alami dan satelit buatan.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved