Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan fokus pembagian tugas akan dilakukan berdasarkan bidang keahlian dari latar belakang masing-masing pimpinan.
"Kita akan membagi habis tugas-tugas itu ada yang fokus dibidang koordinator sosialisasi, pengkajian, persidangan, ketatanegaraan, hubunyan antar lembaga, anggaran, dll," tutur Bamsoet saat ditemui sebelum memulai rapat pimpinan MPR yang pertama di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).
Bamsoet melanjutkan setelah selesai membagi tugas ke 10 pimpinan, MPR selanjutnya akan menggelar rapat gabungan dengan mengundang seluruh pimpinan fraksi di MPR. Rapat gabunyan ini dilakukan untuk membagi tugas diantar tingkat pimpinan fraksi.
"Agar tugas kemajelisan bisa kita selesaikan dengan baik dengan beban dan tanggung jawab yang merata diantara kami sebagai pimpinan," paparnya.
Baca juga: MPR tak Ingin Terburu-buru Amendemen UUD 1945
Bamsoet menuturkan, metode pembagian tugas dilakukan dengan cara musyawarah mufakat antar pimpinan. Tidak ada porsi-porsi atau bagian yang disediakan khusus bagi beberapa fraksi partai di MPR.
"Enggak ada porsi karena kebetulan kan ini pembagian tugas untuk lima tahun ke depan ada yang membidangi sosialisasi, ada yang menerima aspirasi kemudian juga hubungan antar lembaga,anggaran penggantian dan lain-lain," tuturnya.
Rapat dihadiri seluruh pimpinan MPR. Selain Bamsoet, mereka adalah Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Arsul Sani, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad. (A-4)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved