Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JIKA Prabowo mengincar kursi menteri pertahanan (menhan), perannya yang semakin menguat dianggap sejajar dengan aktor politik arus utama di perpolitikan nasional akan memudar.
Sebagian besar orang akan menilai tingginya pragmatisme Prabowo akan mencatat dan hanya puas dengan kursi menteri.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik, Ireng Maulana, saat dimintai pandangannya, Jakarta (8/10/19) terkait isu santer Prabowo mengincar kursi menhan.
"Posisi menhan akan menjadikan dirinya menjadi bawahan presiden yang notabene adalah Jokowi yang dua kali bertarung dengan dirinya pada Pilpres. Bawahan tidak lagi sejajar apapun dalihnya," ujar Alumni Lowa State University, lowa (IA), AS, Program Master of Art in Political Science itu.
Mungkinkah Prabowo benar-benar turun kelas demi jatah menteri? Padahal, menurut Ireng, apabila Prabowo tidak sungguh-sungguh untuk mengambil posisi menhan, dia masih akan menjadi rujukan kekuatan politik yang mewarnai dinamika demokrasi Indonesia.
"Di banyak peristiwa politik hari-hari ini, kita ketahui sikap dan tindakan politik Prabowo masih ditunggu sebagai respons dari berbagai persoalan yang ada di tanah air. Kelihatan sekali Prabowo masih diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik arus utama," kata Ireng
Mengincar posisi Menhan, pandangan Ireng, Prabowo sama seperti menggali penolakan yang dalam atas dirinya dari para pendukung yang sudah terlanjur loyal. Mereka akan menyimpan ingatan tentang Prabowo yang ternyata hanya mementingkan jabatan.
"Ketika Prabowo sudah mempersempit ruang perannya sendiri dengan menjadi Menhan, itu sama saja mengkerdilkan arti penting dirinya sebagai tokoh politik," tegas Ireng.
Lebih lanjut Ireng mengatakan bahwa Prabowo tidak perlu menjadi Menhan mengingat kapasitas dirinya diperlukan bersama kekuatan bangsa lainnya untuk memback-up pemerintah dalam urusan kepentingan nasional yang jauh lebih besar dan lebih krusial.
"Apabila kepentingan untuk mendukung pemerintahan Jokowi direpresentasikan dengan menempati jabatan tertentu, mungkin akan lebih elegan jika Prabowo mau mewakafkan dirinya masuk dalam jajaran Watimpres sehingga pikiran-pikiran dan keberpihakannya terhadap kemajuan negara akan lebih langsung memperkuat gerak langkah kepemimpinan Jokowi," kata Ireng.
Pada peran ini, Prabowo akan lebih bisa memperlihatkan kelasnya sebagai tokoh, dan bukan sebagai bawahan atau pembantu presiden seperti menteri dalam kabinet.
Publik tentu ingin menyaksikan kolaborasi yang konstruktif dari para tokoh misalkan antara Jokowi dan Prabowo dalam konteks presiden dan dewan pertimbangan presiden.
Walaupun Gerindra misalkan memang dalam prosesnya menghendaki kursi Menhan, mungkin lebih baik menyiapkan orang lain yang sesuai untuk posisi tersebut karena kursi Menhan tidak sepadan dengan dinamika politik yang telah dilalui Prabowo sebagai aktor politik.
"Jika hanya akan berakhir di kursi menteri dan diikuti tawaran mendapatkan gelar jenderal kehormatan dengan empat bintang, maka demi apalagi semua peristiwa politik yang selama ini menjadi bagian dari jatuh bangun dirinya. Terakhir, Pak Prabowo entah apa yang merasukimu (versi tik tok) ?," pungkas Ireng. (Faw/OL-09)
"Jika dipaksakan membeli alutsista bekas berarti Menhan berpotensi melanggar UU Industri Pertahanan," kata Connie Rahakundini Bakrie.
Menurut Gerindra kekecewaan masyarakat pada pemerintah karena kurang maksimal mengatasi pandemi Covid-19 terimbas pada tergerusnya elektabilitas Prabowo.
Prabowo menjadi capres terkuat sementara dalam semua simulasi, baik yang melibatkan nama Jokowi maupun yang tidak.
Dahnil membagikan momen saat menjadi pembicara dalam suatu acara diskusi bersama kelompok oposisi di Jakarta.
Dia meyakini Prabowo sedang mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi Pemilu 2024 dan membuka peluang dengan siapapun dalam kontestasi lima tahunan tersebut.
Presiden RI Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, untuk mengembangkan industri pertahanan secara mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved