Golkar Belum Tentukan Sikap soal GBHN

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen Berjenjang: 5% DPR RI, 4% Provinsi, dan 3% Kabupaten/Kota

WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Nus Kei Meninggal akibat Ditikam, Golkar: Usut dan Tangkap Pelaku!

Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara Nus Kei meninggal dunia akibat ditikam. Golkar mendesak polisi usut tuntas dan tangkap pelaku.

Golkar Sebut Bahlil Berhasil Amankan Suplai Energi dan Tahan Harga BBM

Sarmuji menilai posisi yang diemban Bahlil saat ini sangat menantang, mengingat gejolak perang di berbagai belahan dunia telah mengganggu rantai pasok energi internasional.

Buka Musda Golkar Maluku Utara, Bahlil: Jangan Ada Praktik Pecat-Memecat Kader

Musda harus menjadi momentum krusial untuk melahirkan strategi nyata dalam menjawab tantangan zaman, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan ekonomi daerah.

Bahas RUU Perampasan Aset, Legislator Golkar Ingatkan Potensi 'Abuse of Power'

Soedeson menyoroti perbedaan mendasar antara istilah perampasan, penyitaan, dan pemulihan aset dari kacamata teori hukum.

Golkar Harus Bisa Lebih Merakyat dan Jadi Garda Terdepan Pilar Demokrasi

Jaro Ade mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh panitia OC dan SC yang melaksanakan Musda dengan sukses dan kondusif. 

Benny K Harman: Wacana Amendemen Kelima untuk Menyempurnakan UUD 1945

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman merespons wacana amendemen UUD 1945. Benny menjelaskan wacana amendemen kelima muncul dari hasil evaluasi oleh badan pengkajian MPR.

Nostalgia Lembaga Tertinggi Negara

MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.

Wawasan Nusantara: Fungsi, Tujuan dan Makna bagi Bangsa Indonesia

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara.

Wacana Perubahan UUD 1945 Hidupkan GBHN Terus Dikaji

WAKIL Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengatakan, saat ini MPR RI sedang menggulirkan sistem perencanaan pembangunan model GBHN

Rektor Unkris : GBHN Sangat Diperlukan dan Junjung Kearifan Lokal

 Rektor Unkris Dr.Ir Ayub Muktiono M SIP berpendapat seharusnya ada penataan yang lebih beradab untuk keanggotaan dalam MPR.

Muhammadiyah hanya Inginkan GBHN

Pemilihan presiden secara langsung yang merupakan tonggak pertama reformasi harus tetap dipertahankan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia