Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020 bisa rampung tepat waktu, yakni pada 1 Oktober 2019. Ia pun mengatakan daerah telah mengalokasikan anggaran untuk Pilkada 2020.
"Sudah (dianggarkan). Tinggal deal-nya saja berapa. Mudah-mudahan (besok NPHD rampung)," kata Tjahjo saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (30/9).
Ia pun mengakui masih ada ketidaksesuaian antara anggaran yang diusulkan oleh KPU atau Bawaslu di daerah kepada Pemda.
Baca juga: Bawaslu Ajak KPU Dorong Revisi UU Pilkada
"Secara prinsip hanya belum ada kesesuaian aja, misalnya kalau rapat perlu minum 2 atau 3 gelas. Tapi secara prinsip anggaran secara umum sudah cukup tercukupi," tandasnya.
Sebagai informasi, penyelenggaraan Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah pada 23 September 2020. Untuk penandatanganan NPHD paling lambat pada 1 Oktober 2019. (OL-2)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved