Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat menggelar Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan periode 2014-2019. Dalam sidang paripurna yang dimulai pukul 09.45 WIB, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengesahkan tata tertib (Tatib) MPR tentang penambahan pimpinan MPR dari 8 menjadi 10 pimpinan dengan komposisi 1 ketua dan 9 wakil ketua.
"Apakah perubahan Tatib MPR ini disetujui?" ujar Zulkifli saat memimpin sidang di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).
"Setuju!" ujar peserta sidang yang hadir.
Dengan disepakatinya perubahan Tatib MPR tersebut maka ke-9 partai politik (parpol) ditambah unsur DPD yang lolos ke parlemen dapat mengirimkan perwakilannya masing-masing untuk menjabat sebagai pimpinan MPR. Pemilihan ketua MPR akan ditentukan melalui jalur musyawarah mufakat.
Setiap fraksi dan kelompok DPD hanya bisa mengajukan satu calon pimpinan MPR. Batas waktu pengajuan calon pimpinan MPR ditentukan dalam sidang paripurna MPR. Dalam hal pengajuan calon pimpinan MPR tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam sidang paripurna, maka mekanisme pemilihan pimpinan MPR tetap dilanjutkan.
Baca juga: Pemerintah Setuju Pimpinan MPR 10 Orang
Selain mengesahkan perubahan tatib pimpinan MPR, Zulkifli juga mengucapkan bela sungkawa terhadap korban jiwa dalam kericuhan demonstrasi mahasiswa yang terjadi di Kendari, Palu. Zulkifli mengapresiasi penyampaian aspirasi dari para mahasiswa.
"Menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Yusuf Qardawi, Mahasiswa Fakultas Hukum Halu Oleo Kendari. Bangsa ini berduka cita, tentu kita berharap tidak terjadi yang lain," ungkapnya.
Zulkifli menyesali aksi penyampaian pendapat berkahir dengan kericuhan. Menurutnya, kini mahasiswa bisa kembali lagi fokus menyelesaikan pendidikannya masing-masing karena saat ini pemerintah telah menuruti tuntutan mahasiswa untuk menunda sejumlah RUU kontroversial.
"Ketua DPR juga katanya akan menghentikan semua Undang-Undang yang akan disahkan akhir-akhir ini tidak ada lagi dan disahkan periode berikutnya," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.
Selain Zulhas, hadir dalam Sidang Paripurna ini, enam Wakil Ketua MPR yakni Oesman Sapta Odang, Mahyudin, Muhaimin Iskandar, Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Basarah. Sementara satu wakil yakni, EE Mangindaan tidak hadir karena sedang sakit.(OL-5)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved