Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah yang wilayahnya masih dilanda kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk tidak bepergian ke luar kota maupun ke luar negeri.
Tjahjo menegaskan, sebagai pemimpin tertinggi di wilayahnya, kepala daerah harus menunjukkan empati dan melakukan upaya antisipasi agar masyarakat di daerahnya bisa menikmati udara bersih.
"Kami sudah mengirimkan tiga radiogram yang terakhir (berisi imbauan kepada kepala daerah) jangan meninggalkan daerahnya," tegas Tjahjo usai menghadiri Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2019 bersama KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU kabupaten/kota se-Indonesia, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (23/9).
Menurut dia, imbauan itu bertujuan supaya kepala daerah yang tengah dirundung Karhutla fokus bekerja menanggulanginya. Jangan sampai ada gubernur, bupati maupun walikota lari dari tanggung jawabnya dalam mengentaskan Karhutla.
Ia mengaku kecolongan dengan perginya Gubernur Riau Syamsuar yang berkunjung ke Thailand untuk melihat pameran saat daerahnya dikepung asap.
Baca juga : Tjahjo Minta Pemda Cabut Izin Lahan Pelaku Karhutla
Hal itu, tegas Tjahjo jangan sampai terjadi lagi sehingga semua permohonan izin dinas ke luar daerah maupun luar negeri akan ditolak, kecuali alasan pengobatan.
"Karena seharusnya (Gubernur Riau) tidak berangkat ke luar negeri hanya untuk melihat pameran saat terjadi Karhutla. Seharusnya ada empati saat rakyatnya sedang menderita," katanya.
Menurut dia, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi kepada Gubernur Riau yang secara administrasi tidak melakukan pelanggaran karena telah meminta izin dua pekan sebelumnya. Paling tidak Syamsur akan mendapat sanksi dari masyarakat yang telah memilihnya sebagai Gubernur Riau.
"Gubernur Riau minta izinnya dua pekan sebelumnya. Tapi seharusnya ketika daerah mengalami masalah dia punya sensitivitas," pungkasnya. (OL-7)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved