Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang akan digencarkan pemerintah dalam lima tahun ke depan membutuhkan gerakan revolusi mental sebagai penopang perubahan. Ia pun meminta gerakan revolusi mental terus digencarkan secara menyeluruh.
Ia menyatakan gerakan revolusi mental yang didorong pemerintah telah membuahkan hasil dalam perjalanannya sejak dicanangkan lima tahun lalu. Budaya melayani masyarakat di pemerintahan pusat dan daerah disebut meningkat.
"Pembangunan SDM akan digencarkan pemerintah selain pembangunan infrastruktur yang dilanjutkan. Gerakan revolusi mental ialah kuncinya (membangun SDM). Jajaran di pusat dan daerah harus bergerak bersama memberikan pelayanan yang lebih baik," ungkap Tjahjo dalam Pembukaan Pekan Kerja Nyata Gerakan Revolusi Mental 2019 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kemarin.
Ia menyebutkan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong menjadi nilai kunci gerakan revolusi mental untuk membangun karakter SDM yang unggul. Pemerintah bersama masyarakat, ucap dia, harus bersatu melakukan perubahan sosial karakter dan mental menuju arah yang lebih baik.
Gerakan Nasional Revolusi Mental dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 12/2016. Seluruh birokrasi baik di pusat maupun daerah diinstruksikan untuk melakukan gerakan revolusi mental secara masif.
Programnya meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.
"Pemerintah yang melayani tecermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan profesional. Adanya pertumbuhan kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan industri rumah tangga menjadi lebih baik merupakan hasil atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang mandiri," jelasnya
Ia mengatakan kesadaran mengenai persatuan sebagai bangsa dengan keragaman agama dan suku bangsa perlu terus dijaga. Perselisihan didasarkan perbedaan hanya akan membelah masyarakat.
Dalam kesempatan itu, turut hadir, antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Sahbirin mengamini gerakan revolusi mental seperti reformasi birokrasi penting untuk diterapkan menyeluruh di jajaran daerah. Hal itu untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam pembangunan. (Dhk/P-1)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Warsito menjelaskan PKJB sejatinya keberlanjutan dari GNRM. Transformasi ini juga bukan sekadar perubahan istilah, melainkan perluasan cakupan dan penguatan substansi.
Subtansi program penguatan karakter dan jati diri bangsa tetap memuat tiga pilar revolusi mental: integritas, etos kerja, dan gotong royong.
Dengan menyajikan berita analisis, dan opini terkait gerakan revolusi mental, mediaindonesia.com membantu meningkatkan kesadaran publik.
Melalui kemandirian wirausaha yang ditunjang gerakan nasional revolusi mental, dengan etos kerja, gotong royong dan integritas, sehingga akan melatih mental wirausaha.
Peran penting aparatur sipil negara (ASN) dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved