Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANAGING Director PT Rohde dan Schwarz Indonesia, Erwin Arief, mengaku telah mengembalikan uang 35 ribu euro ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang tersebut berasal dari rekening pribadi yang diblokir KPK. "Sudah (dikembalikan) atas permintaan KPK. Pengembalian itu saya gunakan uang pribadi yang diblokir," ungkap Erwin dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.
Dalam dakwaan jaksa, Erwin disebut menikmati uang 35 ribu euro dari proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dilakukan PT Merial Esa. Ketika itu PT Merial Esa memesan produk satelit monitoring dari PT Rohde dan Schwarz dengan nilai kontrak 11,2 juta euro. Padahal, harga sebenarnya cuma 8 juta euro.
Erwin menyebut didesak Fayakhun Andriadi, anggota DPR saat itu untuk bertemu Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah, setelah anggaran proyek disahkan DPR. Pasalnya, Fayakhun kesulitan untuk menghubungi Fahmi Darmawansyah.
"Waktu itu Pak Fayakhun nelepon Pak Fahmi tidak berhasil. Akhirnya Pak Fayakhun mendesak saya berkali-kali untuk menyampaikan pesan beliau ke Pak Fahmi. Fayakhun cuma memberitahukan bahwa anggaran mau disahkan dan Pak Fahmi deal-nya seperti apa," ungkap Erwin.
Atas permintaan itu, dia lalu mengirimkan pesan singkat dari Fayakhun kepada Fahmi melalui orang kepercayaan Fayakhun, Adami Okta. "Saya tanyakan langsung, Pak Kun (Fayakhun) ini deal-nya gimana, karena dia mendesak terus, akhirnya Fayakhun sampaikan satu persen," tuturnya.
Pada akhirnya, sambung Erwin, Fahmi memberikan uang fee US$911 ribu kepada Fayakhun. Bukti transfer diperlihatkan berasal dari Adami Okta. "Pak Adami ngirim buktinya, karena Pak Fayakhun mendesak apabila sudah ditransfer coba tolong buktikan. Adami ngirim buktinya dan saya langsung forward ke Faya-khun," jelas Erwin.
Erwin dalam perkara itu didakwa memberikan suap US$911.480 atau Rp12 miliar lebih ke Fayakhun ketika menjabat anggota DPR. Erwin memberikan suap agar Fayakhun menambahkan anggaran proyek Bakamla pada APBN-P 2016. (Iam/P-3)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen memperkuat keamanan siber dari Neraca Sumber Daya Laut Indonesia atau Ocean Accounting Indonesia (OAI)
PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2024 di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, akan menggunakan teknologi satelit untuk mengecek jarak antara rumah ke sekolah siswa.
Asteroid Apophis adalah salah satu asteroid yang paling banyak mendapat perhatian dari komunitas astronomi sejak ditemukan pada tahun 2004
Menkominfo Budi Arie Setiadi di Jenewa secara khusus diterima Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), Doreen Bogdan-Martin.
Bagi wilayah yang belum terjangkau internet kabel optik, layanan internet berbasis satelit ini bisa menjadi pilihan.
Satelit merupakan objek yang mengorbit planet dan terbagi menjadi dua jenis yaitu, satelit alami dan satelit buatan.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved