Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Komisi XI, Johnny Plate meminta kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani untuk menganggarkan perbaikan lift yang ada di gedung DPR. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Senin (16/9).
"Saya tidak tahu anggaran tentang lift di sekretariat jenderal ini ada atau tidak. Kalau belum ada tolong di perhatikan jangan sampai terjadi hal-hal fatal yang tidak dikehendaki", keluhnya.
Politikus NasDem itu mengatakan, lift yang ada di gedung DPR merupakan lift tua. Sebagai bagian dari aset negara atau aset publik maka perlu diperhatikan dan dijaga.
Baca juga : Ini Postur APBN 2020 yang Disetujui Banggar DPR
Menurutnya, Ggedung DPR sebagai pusat pengambilan keputusan politik harus dilindungi sebelum terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki seperti yang pernah ia alami.
"Saya sendiri punya pengalaman di mana lift mati dan tertahan di dalam lift hampir setengah jam. Dan banyak rekan-rekan yang lain juga terjadi", ungkapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sebenarnya anggaran tersebut sudah ada. Pemerintah melalui APBN sudah menganggarkan pemeliharaan aset negara termasuk yang ada di gedung DPR.
"Untuk lift tahun ini sudah dianggarkan tapi setahu saya pelaksanaannya yang belum bisa terjadi. Jadi persoalannya bukan di APBN tapi masalah di pelaksanaan", terangnya. (OL-7)
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved