Badan Otorita akan Tangani Ibu Kota Baru

PEMERINTAH tengah mengkaji penjualan tanah kepada swasta dan individu. Hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk membiayai pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur.

"Jadi bisa saja yang membiayai pemindahan ibu kota yakni swasta dan individu. Rakyat yang membiayai. Ini model baru," kata Presiden Joko Widodo saat bersilaturahim dengan pimpinan media massa di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Jokowi membandingkan dengan model pemindahan pusat pemerintahan Malaysia sepenuhnya dibiayai negara melalui BUMN. Jokowi juga mencontohkan pemindahan Ibu Kota Myanmar yang dibiayai pemerintah Tiongkok.

Tanah yang akan dijual ke swasta dan individu seluas 30.000 hektare seharga Rp2 juta-Rp3 juta. "Jadi kita bisa dapat uang Rp600 triliun sampai Rp900 triliun," ungkap Jokowi.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim diperkirakan membutuhkan anggaran Rp466 triliun dengan 19% di antaranya berasal dari APBN. Pembiayaan ibu kota bisa saja dari hasil penjualan tanah tersebut.

Satu badan otorita akan menangani penjualan tanah itu. Dalam waktu selambat-lambatnya dua tahun, di atas tanah sudah didirikan bangunan. "Bila tidak, pemerintah akan mengambil sertifikatnya," ucap Jokowi.

Presiden menambahkan pemerintah menilai sudah tepat menyerahkan kepada satu badan otorita. Badan otorita tersebut kelak hanya mengurus peruntukan tanah.

Presiden Jokowi pun telah meminta izin kepada parlemen untuk memindahkan ibu kota di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara.

Pemerintah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare berstatus tanah negara.

Presiden Joko Widodo mengaku bahwa nama untuk ibu kota baru sudah dipikirkan. "Sudah ada namanya, Pak?" tanya media. "Sudah dipikirkan. Nanti saja disampaikan," jawab Jokowi. "Namanya nama orang atau tempat?" tanya media lagi.

Washington ialah contoh nama ibu kota Amerika Serikat yang memakai nama orang, yakni George Washington, presiden pertama Amerika Serikat. "Nanti saja diputuskan namanya. Kita akan sayembarakan," jawab Presiden.

Namun, Jokowi belum memastiman kapan sayembara itu digelar.

Presiden juga mengatakan sarana yang dibangun pertama di ibu kota baru ialah tempat ibadah. "Yang dibangun pertama-tama tempat ibadah, kemudian istana presiden, baru kantor-kantor kementerian."

Mengetahui

Meski mayoritas publik (86,7%) sudah mengetahui tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, mereka ternyata tidak sepenuhnya mendukung pemindahan ibu kota tersebut.

Survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) mencatat mayoritas penduduk di bawah usia 40 tahun tidak setuju dengan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sementara itu, publik yang usia-nya di atas 40 tahun justru lebih setuju dengan rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menyampaikan bahwa pemerintah perlu menjelaskan dan menyosialisasikan alasan yang tepat terkait keputusan pemindahan ibu kota tersebut kepada publik yang berusia di bawah 40 tahun atau mayoritas generasi milenial.

Alasan yang selama ini disampaikan pemerintah terkait pemindahan ibu kota tidak bisa diterima kaum milenial.

"Logika pemerintah bahwa dengan memindahkan tempat kerja, ibu kota, kemudian segala sesuatu menjadi lebih efektif, efisien, itu tidak masuk di kultur milenial. Anda sekarang bisa bekerja di mana saja, bisa dari rumah. Logika memindahkan secara fisik pusat pemerintahan agak bertentangan dengan kultur milenial," kata Rico. (Nur/P-1)