Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK menahan tiga tersangka kasus suap pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra VII di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dan 2016.
Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, tiga tersangka itu ialah PPK Irigasi dan Rawa II pada Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (Sakter PJPA) BWS Sumatra VII Bengkulu, Apip Kusnadi (AK), di Rutan Polres Jakarta Timur, pensiunan PNS atau mantan Kasatker PJPA BWS Sumatra VII Bengkulu M Fauzi (MFN) di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.
Selanjutnya, Edi Junaidi (EJ) selaku Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BWS Sumatra VII Bengkulu di Rutan Polres Jakarta Selatan. “Para tersangka tersebut ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 2 September sampai 22 September 2019,” ucap Febri.
Sebelumnya, KPK lebih dahulu memeriksa ketiganya dalam kapasitas sebagai tersangka. Tiga orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Desember 2018.
Tersangka Apip Kusnadi bersama-sama M Fauzi dan Edi Junaidi diduga telah memberikan hadiah atau janji kepada Parlin Purba selaku Kasi Intel Kejati Bengkulu terkait dengan pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek-proyek di BWS Sumatra VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dan 2016.
Pada 2015 dan 2016, BWS Sumatra VII Provinsi Bengkulu memiliki beberapa proyek. Pertama, proyek rehabilitasi bendung dan jaringan Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Kedua, jaringan irigasi primer sekunder kiri daerah irigasi air Manjunto Kabupaten Mukomuko.
Pada awal April dan Mei 2017, Kejati Bengkulu menerima informasi dari warga, mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek itu. Agar informasi tersebut tidak ditindaklanjuti, tiga tersangka itu menyerahkan uang sebesar Rp150 juta kepada Parlin Purba dalam dua kali penyerahan. Uang senilai Rp150 juta tersebut merupakan kesepakatan dari permintaan sebelumnya sebesar Rp185 juta. (Iam/P-1)
Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatra mengamankan tersangka dalam rangkaian Operasi Merah Putih Bentang Alam Seblat, Senin (27/4).
PTPP mencatat progres 37,11% dalam proyek Sekolah Rakyat Bengkulu, melampaui target di tengah tantangan lokasi dan deadline ketat.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bengkulu Tengah akhirnya memiliki sekretariat baru di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi.
PEMPROV Bengkulu, akan menargetkan potensi peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 10 ribu ton per tahun dari total luasan lahan program cetak sawah pada 2026.
Batik besurek telah dikenal sebagai warisan budaya yang sarat makna religius, dengan motif kaligrafi Arab yang mencerminkan nilai-nilai spiritual masyarakat Bengkulu.
Vaksinasi PMK dilakukan di puskeswan Pulau Payung, Kecamatan Mukomuko Selatan, puskeswan Penarik, puskeswan Lubuk Gedang, dan Kota Mukomuko.
Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko didakwa menerima suap Rp900 juta terkait jabatan Dirut RSUD hingga gratifikasi total Rp5,57 miliar.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved