Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, meyakinkan masyarakat bahwa personel keamanan TNI/Polri yang dikirim ke Papua dan Papua Barat pasti mengedepankan cara-cara persuasif, seperti yang sebelumnya ditekankan oleh Presiden Joko Widodo.
"Presiden telah memerintahkan persuasif, edukatif, dan kompromis. Bahkan beliau juga mengedepankan satu perintah bahwa TNI-Polri dikirim ke sana sebagai tambahan kekuatan adalah untuk melindungi masyarakat," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9).
Selain melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban, sambung dia, aparat keamanan juga hadir untuk menjaga sejumlah objek vital dari sasaran perusakan, seperti kantor pemerintah dan fasilitas umum lainnya yang ada di bumi cenderawasih.
Menurut dia, jika fasilitas umum dan kantor pemerintah dibakar maka akan merugikan masyarakat. "Karena bangunnya susah, merusaknya gampang. Kalau mau bakar boleh saja, bakar batu. Asal jangan bakar gedung atau rumah orang."
Baca juga: Wiranto Janji Jaringan Internet segera Pulih di Papua
Pascakerusuhan di beberapa titik di Papua, terang dia, situasi di lokasi perkara berangsur pulih. Aktivitas masyarakat mulai normal dan berjalan seperti biasanya. Pertokoan dan perkantoran mulai beroperasi, begitupula dengan SPBU dan angkutan umum. Hanya sekolah saja yang masih diliburkan.
Selain itu, imbuh dia, perbaikan terhadap sejumlah objek vital yang rusak dan terbakar juga sudah mulai dilakukan. Untuk tahap pertama dilaksanakan pembersihan puing-puing bekas perusakan dan pembakaran.
"Selanjutnya direncanakan untuk kembali membangun itu agar segera dapat dilaksanakan kegiatan sehari-hari seperti sebelumnya. Tentu butuh waktu tapi kearah sana sudah mulai dilaksanakan," pungkasnya. (OL-1)
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan rembuk warga sehingga warga dapat berkumpul dan berdiskusi dengan kepolisian.
UPACARA pembukaan Olimpiade Paris 2024 pada Sabtu (27/7) dijaga ketat oleh 77 ribu petugas keamanan
Saat ini, layanan Paylater tidak hanya berdiri sendiri sebagai aplikasi terpisah, tetapi juga terhubung dengan banyak merchant,
Direktur US Secret Service, Kimberly Cheatle, didesak mengundurkan diri setelah upaya pembunuhan terhadap Donald Trump pada 13 Juli.
Survei mengungkapkan ekspektasi pengguna terhadap keamanan aplikasi seluler telah mencapai level tertinggi.
Serangan terhadap Donald Trump pada acara kampanye di Pennsylvania mengungkap kegagalan keamanan dan kurangnya transparansi dari Secret Service.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved