Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan masih ada masyarakat dari Sumatera hingga Papua yang merasa tersakiti karena tidak diperlakukan dengan selayaknya meski Indonesia telah merdeka 74 tahun.
Padahal, menurut dia di hadapan ratusan undangan syukuran HUT ke-74 MPR RI yang memadati Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR/DPD RI, Kamis malam, banyak pembangunan yang telah dilaksanakan dan dicapai.
"Ini harus menjadi perhatian kita semua, bukan hanya presiden. Kita harus cari tahu mengapa masih banyak saudara-saudara kita yang merasa tersakiti, bukankah saat ini kita sudah merayakan 74 tahun kemerdekaan Indonesia," kata Zulkifli.
Baca juga: Presiden Minta Warga Tenang, Jaga Papua Tetap Damai
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat. Mulai dari tokoh agama, kyai, santri hingga masyarakat umum. Karena itu kemerdekaan yang sudah dicapai bangsa Indonesia, merupakan milik seluruh masyarakat, dan harus dijaga serta pertahankan, dengan jalan pembangunan di segala bidang.
Pada kesempatan itu, Ketua MPR didampingi Wakil Ketua MPR Abdul Muhaimin Iskandar dan Ahmad Basarah, serta Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono melakukan pemotongan tumpeng, menandai Syukuran HUT MPR RI ke 74. Tumpeng yang dipotong oleh Ketua MPR itu selanjutnya diserahkan kepada Harun Kamil, Anggota Lembaga Pengkajian MPR, yang datang ke acara tersebut menggunakan kursi roda.
Ikut hadir pada acara tersebut, Ketua-ketua Fraksi dan kelompok DPD di MPR. Anggota Lembaga Pengkajian MPR. Serta Kyai Ahmad Muwafiq ulama asal Sleman Yogyakarta yang memberikan tausiyah serta doa pada acara Syukuran HUT MPR ke 74 tersebut.
Pada kesempatan itu Ketua MPR juga mengingatkan, bahwa cita-cita Indonesia merdeka adalah bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Karena itu Zulkifli Hasan mengajak semua pihak untuk mempraktikkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.
"Pancasila itu kalau di ringkas isinya adalah gotong royong, kekeluargaan dan persaudaraan. Karena itu tidak boleh ada bangsa Indonesia yang sakit tanpa bisa berobat. Tidak boleh ada anak usia sekolah yang tidak bisa belajar karena tidak punya biaya. Dan tidak boleh ada orang Indonesia yang tidur beralas tikar beratap langit. Karena negara sudah bersumpah untuk menjaga dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tanpa terkecuali," kata Zulkifli.(OL-4)
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved